Pemerintah diminta lebih berhati-hati melakukan impor beras mengingat pada bulan Februari mulai memasuki panen raya. (ilustrasi/aktual.com)

Semarang, Aktual.com – Partai Golkar haruslah bersikap kritis serta mampu memberikan saran dan masukan kepada pemerintah, termasuk mengenai kebijakan impor garam, beras, dan kebutuhan pokok lainnya, kata politikus Iqbal Wibisono ketika melakukan autokritik terhadap partainya.

Iqbal yang juga Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah kepada Antara di Semarang, Kamis (8/3) pagi, berharap Fraksi Partai Golkar DPR RI harus lebih tajam dalam penganalisisan terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Pemerintah agar rakyat Indonesia merasakan betul manfaat pembangunan.

Pemerintah, lanjut dia, perlu diberi masukan agar setiap program pembangunan berdimensi moral. Artinya, tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi hendaknya juga melihat apakah program tersebut bermanfaat langsung atau tidak langsung bagi rakyat.

“Setelah dibangun tol, misalnya, malah rakyat terkena bencana banjir dan bencana alam lainnya,” kata Iqbal yang pernah sebagai Ketua Komisi E (Bidang Kesra) DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Menurut dia, di sinilah sebenarnya bangsa ini butuh pemimpin yang profesional, berwibawa, dan bisa mengerti apa saja kebutuhan rakyat Indonesia.

Melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019, Iqbal berharap akan melahirkan pemimpin yang bisa memakmurkan rakyatnya.

Oleh karena itu, politikus Partai Golkar ini memandang perlu ke depan bangsa ini melakukan beberapa investasi, antara lain, investasi “human capital” (memiliki kemampuan meningkatkan penghasilan melalui peningkatan pendidikan).

Selain itu, investasi ilmu pengetahuan dan teknologi, investasi inovasi dan modernisasi di bidang wirausaha, dan penekanan angka kemiskinan yang berkesinambungan.

“Dengan cara-cara itulah saya kira bangsa kita akan mampu hidup dan beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan zamannya,” kata alumnus Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang itu.

Apalagi, lanjut dia, Indonesia pernah menjadi negara berswasembada pangan pada zaman Orde Baru alias berkecukupan, terutama kebutuhan sadang, pangan, dan papan.

“Sebagai rakyat, tentunya kita berharap sekarang ini dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang lebih canggih dan pemerintahan modern yang serbadigital mestinya rakyat kita harus lebih maju, bukannya malah menderita,” katanya.

ANT

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Antara