Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P Roeslani mengatakan pembiayaan untuk pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia saat ini relatif masih minim.

“Total kebutuhan investasi untuk membangun infrastruktur mencapai Rp5.519 triliun, sementara sumber pembiayaan yang tersedia sangat terbatas dan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan itu,” ujar Rosan saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (4/6).

Dalam lima tahun ke depan, dana yang tersedia dalam APBN diprediksi hanya Rp1.178 triliun walaupun ada potensi dana sisa APBN (SILPA) yang nilainya sekitar Rp100 triliun dalam lima tahun.

“Masih terdapat celah pendanaan antara pendanaan APBN dan kebutuhan investasi sebesar Rp4.341 triliun. Maka pemerintah harus mencari pembiayaan di luar APBN untuk membangun infrastruktur di Indonesia,” kata Rosan.

Menurut Rosan, celah pembiayaan tersebutlah yang diharapkan akan dipenuhi dari kerjasama pemerintah-swasta (KPS). “Di sini dibutuhkan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menarik minat investasi swasta di sektor infrastruktur,” ujar Rosan.

Rosan menambahkan, karakteristik proyek infrastruktur membutuhkan pendanaan yang besar. Bagi investor yang memiliki keterbatasan pendanaan akan menyebabkan terganggunya proyek pembangunan.

Di sisi lain, dari sisi bank atau lembaga pembiayaan, nilai proyek yang besar mempengaruhi struktur kredit maupun batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

“Struktur arus kas proyek infrastruktur bersifat jangka panjang, oleh sebab itu dibutuhkan pembiayaan yang mampu memberikan tenor panjang juga,” kata Rosan.

()

()