Tim dokter Gubernur Papua melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Lukas Enembe di kediamannya pada Rabu (14/9). (ANTARA/ HO - Juru Bicara Gubernur Papua)

Jakarta, Aktual.com – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan contoh baik kepada masyarakat dengan memenuhi panggilan KPK.

Dan jika Lukas Enembe terus menghindari proses hukum, maka ICW menyarankan KPK untuk menjemput paksa.

“Jika Lukas terus menerus mangkir, sudah selayaknya KPK segera melakukan upaya hukum berupa penjemputan paksa,” ujar Kurnia melalui keterangan tertulis, Kamis (22/9).

Dan jika Lukas Enembe tetap tidak memenuhi panggilan KPK karena alasan sakit, Kurnia mengusulkan agar KPK meminta second opinion dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) guna memastikan objektivitas hal tersebut.

Menurutnya, langkah ini pernah KPK lakukan saat menangani kasus korupsi e-KTP dengan tersangka mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.

“Kala itu terbukti bahwa alasan sakit yang diutarakan oleh Setya terlalu mengada-ada. Maka dari itu, penting bagi KPK untuk segera mengulangi tindakan tersebut dalam konteks perkara Lukas,” tutur Kurnia.

Untuk diketahui, KPK telah melayangkan surat panggilan kedua kepada Enembe untuk hadir dalam pemeriksaan pada Senin, 26 September 2022.

Adapun KPK telah menjerat Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Meski tidak menyampaikan secara detail perihal kasusnya, KPK menyinggung penyalahgunaan dana otonomi khusus (otsus).

Lukas Enembe juga telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Langkah itu dilakukan guna kelancaran proses penyidikan.

(Dede Eka Nurdiansyah)