Jakarta, Aktual.co — Koalisi Masyarakat Sipil berharap, Presiden Jokowidodo dan Wakilnya, Jusuf Kalla, mampu membawa perubahan dalam kebijakan anggaran. Hal itu berdasarakan janji keduanya untuk menjadikan Trisakti sebagai haluan dan garis ideologi dalam pengelolaan pembangunan nasional.
Seknas Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto mengatakan bahwa Presiden Jokowi seharusnya memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa, kabinetnya akan melakukan perubahan. Kabinet Trisakti juga harus bekerja lebih keras.
“Saat ini terjadi beda pandangan di parlemen harusnya lebih maju. Trisakti perlu kerja keras. Struktur ini masih beyond Trisakti, masih ada struktur privatisasi, tida sesuai semangat APBN kita,” ujar Yenny dalam diskusi mengenai Kabinet Trisakti yang diusung Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Minggu (2/11).
Yenny menilai, APBN Indonesia selama ini memiliki beberapa kelemahan yang celahnya bisa diambil elite politik untuk meraup keuntungan, bukan masyarakat. Salah satunya adalah APBN yang di desain defisit dan tidak sesuai dengan konstitusi.
“Ada persoalan APBN yang kita nilai lemah. Pertama itu APBN selalu di desain dfisit, ini kesempatan untuk praktek korupsi . Kedua, desain APBN tidak dimengerti instrumen ideologis lalu asumsi ekonomi makro berdasarkan tujuan yang sempit, lifting gas minyak, inflasi, tapi tidak memunculkan kesenjangan antar wilayah ciri rasionya,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
