PT Jasa Marga menegaskan akan menghentikan sementara tiga proyek di ruas Tol Jakarta-Cikampek adalah pembangunan light rail transit (LRT) Jabodebek, pembanguan kereta cepat Jakarta-Bandung serta pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II dimulai pada H-10 hingga H+10 Lebaran. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Ketakutan publik selama ini dengan keterlibatan China dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulai jadi kenyataan. Pelan-pelan, aset milik BUMN akan berpindah tangan ke China dan akan pihak konsorsium China akan jadi mayoritas.

Pasalnya, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Luhut Binsar Panjaitan justru bakal menurunkan kepemilikan saham BUMN di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk kemudian diberikan ke konsorsium China.

“Jadi sekarang itu, kita sudah financial engineering (di proyek kereta cepat. Nantinya kita buat seperti dengan proyek LRT. Yaitu, kita kurangi (kepemilikan saham di KCIC) nanti kalau ada orang (investor China) mau masuk,” ujar Luhut di Jakarta, ditulis Minggu (30/7).

Seperti diketahui, saat ini kepemilikan saham BUMN di KCIC masih mayoritas sebanyak 60% melalui anak usaha patungan BUMN, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Sementara sebanyak 40% dikantongi oleh China Railway International.

PSBI itu sendiri merupakan perusahaan patungan dari empat perusahaan pelat merah yaitu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Dengan komposisi setoran modal di PSBI adalah WIKA menguasai 38% atau Rp1,71 triliun, KAI dan PTPN VIII masing-masing 25% atau Rp1,125 triliun dan JSMR sebesar 12% atau Rp540 miliar.

“Jadi tidak apa-apa (China mayoritas). Karena kan itu seperti Inalum ya. Enggak apa-apa orang lain jadi majority. Nanti setelah 40 tahun kan kembali juga ke kita 100%,” ujar dia.

Menurut Luhut, pemerintah itu tidak akan mempermasalahkan apabila perusahaan Indonesia tidak lagi menjadi mayoritas dalam konsorsium tersebut. Bahkan, kabar yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia ingin menggerus saham BUMN dalam konsorsium itu hingga tersisa 10% pun tak dibantah oleh Luhut.

Bahkan kebijakan pengurangan saham BUMN di proyek itu menjadi prioritas pemerintah. Apalagi BUMN-BUMN itu ternyata dipaksa pemerintah untuk mengalihkan investasinya ke proyek lain yang memiliki marjin keuntungan investasi lebih rendah.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Eka