Jakarta, Aktual.com – Mencuatnya kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Terlebih, menjelang Pilkada ini, banyak pihak yang meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk mengawasi alokasi dana Bansos tersebut.
Pasalnya, Direktur Jenderal Keuangan Daerah di Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengakui, anggaran untuk bansos selalu naik signifikan menjelang pelaksanaan pilkada. Pihaknya pun menaruh curiga mengenai kenaikan tersebut.
“Memang terjadi peningkatan signifikan (anggaran bansos) 2 tahun jelang Pilkada. Dan anggaran itu sebetulnya tidak boleh politis,” papar Donny, dalam diskusi ‘Bansos, Bancakan Sosial’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (14/11).
Dalam kesempatan kali ini, Donny juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah berencana untuk melakukan pemangkasan terhadap anggaran Bansos. Pasalnya, jika dilihat dari persentase, anggaran lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur justru lebih kecil jika dibandingkan dengan Bansos.
“Saya tahu persis bagaimana praktik di daerah, makanya Kemendagri pangkas anggaran. Anggaran kesehatan, infrastruktur belum 20 persen, malah bansos sudah lebih dari 12 persen. Ini kita pangkas, karena bansos naik ‘1000 persen’. Betapa membahananya bansos, frekuensi, intensitas, dan jelang 9 Desember,” ucap Donny.
Seperti diketahui, saat ini Kejaksaan Agung tengah melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dana Bansos milik Pemprov Sumut. HM Prasetyo Cs menduga, Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho telah melakukan penyelewengan terhadap dana Bansos yang nilainya mencapai ratusan miliar itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Nebby
