Bengkulu, Aktual.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hj Riri Damayanti John Latief meminta meminta kepada pemerintah, Pertamina dan institusi terkait lainnya, untuk menghitung kembali kebutuhan gas melon di tengah-tengah masyarakat mengingat meningkatnya angka kemiskinan sejak wabah pandemi covid-19 melanda dunia.

“Harusnya sejak awal sudah ada hitungan dari pemerintah atau Pertamina mengenai hal ini. Jangan sampai menunggu terjadinya antrian panjang dulu baru sibuk mencari penimbun atau mengurai masalah distribusi. Kan terjadi hampir setiap tahun. Masa tidak belajar dari pengalaman,” kata Riri yang juga Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini, Jumat (16/10).

Lebih lanjut ia juga berharap, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dapat duduk bersama untuk mencari solusi tetap agar persoalan kelangkaan ini tidak terulang kembali.

“Beban masyarakat sudah cukup berat menghadapi pandemi ini, jangan ditambah lagi dengan sulitnya mencari gas. Temukan siapa yang berbuat curang. Kasih sanksi berat agar jera. Semoga ke depan pemerintah bisa membuat peta yang jelas agar masalah gas ini Indonesia bisa mandiri, tidak lagi bergantung pada impor,” terang Riri Damayanti.

Riri menemukan alasan perbedaan harga elpiji subsidi dengan nonsubsidi terlampau besar, sehingga dengan adanya kebijakan pembatasan sosial membuat kebutuhan penggunaan LPG di rumah-rumah warga mengalami peningkatan.

“Kalau sudah begini mau tidak mau Pertamina harus memastikan gas melon dijual hanya kepada kelompok yang benar. Libatkan unit-unit terkecil dalam pemerintahan seperti RT/RW untuk tahu apakah seseorang layak pakai gas melon atau tidak,” ujar Riri.

Sebelumnya, warga Bengkulu dari berbagai daerah mengeluhkan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, yang diperuntukan untuk kelompok miskin. Di beberapa titik, terlihat antrian panjang warga, guna memperoleh komoditas yang sering disebut gas melon tersebut. Dalam hal ini, warga miskin paling dirugikan.(RRI)

(Warto'i)