Jakarta, Aktual.co — Dengan keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut membuyarkan upaya islah di internal PPP maupun dengan kubu Jokowi.
Hal itu disampaikan Karyono Wibowo Peneliti Senior Indonesia Public Institute, dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (29/10) “Dari parameter politik, belum ada untungnya memberikan legalitas kepada kubu Romi,” ucapnya.
Pasalnya, suara PPP di parlemen masih belum bulat. Belum satu suara dan satu komando di bawah kepemimpinan Romi.
“Pemandangan terbaru di sidang paripurna kemarin, PPP kembali gagal mendapatkan posisi di alat kelengkapan dewan. PPP kembali gagal setelah sebelumnya tidak mendapatkan posisi baik di pimpinan DPR maupun MPR,” jelasnya. (baca: Terkait kisruh PPP, Jokowi Lain Dimulut, Lain Dihati)
Hal itu salah satunya disebabkan karena konflik yang membelit partai berlambang Ka’bah itu. Olehnya, PPP harus menerima ‘pepesan kosong’ baik dari KMP maupun KIH.
Terkait posisi Lukman Hakim Saefudin yg masuk kabinet di pemerintahan Jokowi – JK itu bukan representasi dari perwakilan PPP.
“Menurut saya, posisi Lukman di kabinet lebih merepresentasikan dari Nadhatul Ulama dan kedekatan emosional dengan keluarga Bung Karno. Karena secara historis, ayah Lukman Hakim, pak Saefudin Zuhri pernah menjadi menteri agama di era Presiden Sukarno dan sangat dekat dengan keluarga Bung Karno,” paparnya.
Karenanya, pemerintahan Jokowi-JK lebih baik mendorong PPP untuk islah, untuk memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wataniyah dan Ukhuwah Basyariah. Karena bagaimanapun juga, PPP adalah aset bangsa yang harus dipelihara keutuhannya.
Artikel ini ditulis oleh:
