Jakarta, Aktual.com – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) dapat efektif mengentaskan kemiskinan jika diimplementasikan sesuai perencanaan.
“Program bansos hanya akan tepat sasaran dan memiliki manfaat optimal bagi pengentasan rumah tangga miskin bila dikerjakan oleh tangan tangan teknokrasi yang bekerja sesuai perencanaan, profesional, berintegritas dan tidak ada tunggangan politik,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Ia mengingatkan agar rakyat miskin tidak dimanfaatkan sebagai alasan politik menjelang Pemilu 2024.
Said menilai bahwa tindakan seperti itu tidak akan membantu rakyat miskin keluar dari kemiskinan.
“Cara-cara seperti itu tidak akan mengentaskan rakyat miskin keluar dari kubangan kemiskinan, tetapi hanya menjadikan orang miskin sebagai kendaraan politik,” ujarnya.
Said juga berharap agar penerima bansos tetap teguh pada pendirian politiknya, sambil menekankan bahwa rakyat miskin tetap memiliki hak untuk menentukan pilihan politiknya pada pemilu 2024. Dia meyakinkan bahwa penghapusan data penerima bansos tidak memiliki kaitan dengan hak suara.
“Penentuan hak suara adalah hak politik semua warga negara, dan penerima bansos adalah hak ekonomi warga negara. Keduanya dijamin oleh hukum,” tandas Said.
Pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan pada kuartal IV-2023, termasuk penebalan bansos sebagai upaya mitigasi dampak El Nino dan tekanan ekonomi global.
Penebalan bansos mencakup bantuan beras 10 kilogram untuk 21,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) dan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp200 ribu per bulan untuk 18,8 juta KPM pada November dan Desember.
Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi.
“APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos. Ini supaya memperkuat kegiatan ekonomi, terutama terutama masyarakat rendah yang berpendapatan rendah,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangannya, Rabu (25/10/2023).
Artikel ini ditulis oleh:
Jalil