Jakarta, aktual.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengingatkan pembangunan infrastruktur ibu kota baru di Kalimantan Timur tidak hanya ditujukan untuk kepentingan industri besar saja, tetapi harus bermanfaat bagi seluruh warga.

“Kalau kemarin dari kunjungan kami ke Kaltim, masih banyak hal yang harus dipertimbangkan,” kata Sekjen Kiara Susan Herawati di Jakarta, Senin.

Menurut Susan Herawati, pelabuhan yang akan dikembangkan saat ini dinilai berpotensi menggusur zona tangkap nelayan serta didorong untuk industri skala besar.

Hal tersebut, masih menurut Susan, karena ada rencana bahwa akan ada semacam reklamasi untuk dibangun pelabuhan baru tambahan.

Sebagaimana diwartakan, lembaga kajian Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan menarik banyak investasi langsung terutama untuk sektor konstruksi dan properti.

Menurut ekonom Indef Andry Satrio Nugroho saat dihubungi di Jakarta, Senin (26/8), karakter ekonomi wilayah Kaltim yang dikenal sebagai wilayah pertambangan batu bara dan minyak serta gas bumi (migas), akan menarik pembangunan di sektor-sektor lain seperti konstruksi dan properti.

Hal itu karena karakter wilayah pertambangan sudah dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Selain konstruksi dan properti, kata Andry, setelah pembangunan pusat pemerintahan berjalan di Ibu Kota baru, maka sektor-sektor lain seperti pariwisata dan perhotelan akan menjadi primadona baru di Kaltim.

Di tempat terpisah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut hingga saat ini belum ada investor yang tertarik untuk berinvestasi di lokasi ibu kota baru berdasarkan data Online Single Submission (OSS).

“Belum kelihatan minat-minat investor ke arah sana kalau dilihat di OSS. Mungkin kalau di media sudah kelihatan ada investor yang tertarik untuk pembangunan, umumnya untuk pembangunan infrastruktur di sana,” kata Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Husen Maulana di Jakarta, Senin (2/9).

Menurut Husen, sesuai dengan yang disampaikan Kepala BKPM Thomas Lembong, tren investasi pada 2019 diproyeksikan akan mulai menggeliat dan meningkat.

Peningkatan tren investasi di penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) disinyalir terjadi karena perbaikan pelayanan serta iklim investasi yang juga membaik.

“Tren 2019 ini investasi PMDN maupun PMA akan meningkat karena ada perbaikan pelayanan, juga iklim investasi juga membaik,” kata Husen.

Ant.

(Zaenal Arifin)