Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua DPRD DKI Triwicaksana membantah kalau buruknya kinerja Pemerintah Provinsi DKI di tahun 2014, yang terbukti dari rendahnya serapan APBD, ikut dipengaruhi oleh lambatnya dewan membentuk alat kelengkapan dewan.
Sehingga dianggap menghambat kebijakan-kebijakan Pemprov DKI.
Ditegaskan oleh Anggota Fraksi PKS tersebut kalau itu adalah hal yang berbeda.
“Urusan penyerapan anggaran kan adanya di Pemprov DKI. Tapi kalau untuk kelengkapan dewan, saya yakin dalam waktu singkat DPRD akan menyelesaikan itu. Sehingga bisa mendorong terus agar Pemprov dievaluasi,” ujarnya di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (28/10).
Dibeberkan Tri, ada tiga penyebab merosotnya penyerapan pendapatan daerah DKI Jakarta selama dipimpin Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.
Pertama penggunaan e-budgeting yang tergesa-gesa, kedua kesiapan yang minim dari Unit Layanan Pelelangan (ULP), dan ketiga perencanaan yang buruk dari penggunaan anggaran.
Kata dia, belum berjalan baiknya ketiga indikator tersebut bisa dilihat dari operasionalisasinya masih tersendat-sendat. Sehingga Pemprov DKI harus melakukan evaluasi secara mendasar atas melesetnya target serapan dan pendapatan di APBD 2014.
“Kemungkinan melesetnya APBD 2014 dari yang seharusnya 72 triliun menjadi 60 triliun karena rendahnya penerimaan daerah sebesar 12 triliun,” ujarnya.  
Tak hanya itu, jelas Tri lebih lanjut, penyerapan anggaran DKI tahun 2014 juga terendah dalam sejarah.
“Hanya maksimal 69 persen ada silva sebesar 30 persen. Saya kira DKI akan menempati urutan terbawah dari provinsi seluruh indonesia dalam hal penyerapan anggaran dan harus melakukan evaluasi secara mendasar.”

()