Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR Komisi VI, Effendi Simbolon, Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman, Pengamat Geopolitik Global Future Intitute, Hendrajit, Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Marnika, Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara dan Aktivis dan Tokoh Pers Adi Masardhi saat menjadi pembicara dalam diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com -Indonesia Resources Studies (Iress) memberi kritik kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai berbagai kebijakan yang tidak konsisten dan jauh dari kematangan konsep.

Dituturkan oleh Direktur Iress, Marwan Batubara, bahwa pada kasus akuisisi PGE oleh PLN yang difasilitasi oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno, terlihat pada awalnya dia pembagian saham sebesar 50 masing masing.

Namun pada saat berbeda, Deputi Bidang Energi, Logistik dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Abdullah mengatakan bahwa rencana yang akan dilakukan bukan akuisisi, melainkan sinergi antara PLN dengan PGE.

“Awalnya Menteri Rini Soemamo mencetuskan rencana akusisi PGE oleh PLN, kemudian Rini menyebutkan penggabungan PGE ke PLN dengan pemilikan saham masing-masimg 50 persen tapi Edwin Abdullah membantah, dan mengatakan itu hanya sinergi, jadi memang kebijakan Kementerian BUMN dilakukan secara semerawut,” kata Marwan, Selasa (22/11)

Selanjutnya penilaian negatif terhadap Kementerian BUMN ini ternyata juga datang dari anggota Dewan Energi Nasional (DEN). Abadi Purnomo menyatakan banyak kebijakan Menteri Rini tidak mampu diterjemahkan secara konseptual.

Hal yang terjadi, terlebih permasalahan holding malah terlihat diluar logika kelembagaan badan usaha. Banyak BUMN yang dirombak tidak berdasarkan pada tujuan yang jelas, sehingga badan usaha tidak lagi memiliki orientasi.

“Hodingisasi itu perusahaan yang sakit dipasang dengan yang sehat, jadi ikut ikutan sakit dia, jadi kebijakan Rini tidak masuk akal,” tandasnya.

(Laporan: Dadangsah Dapunta)

(Eka)