“Ini persoalan nama Unpad. Sebagai atikan sejarah untuk urang Sunda. Cari rektor Unpad karena menyandang nama Padjajaran. Sehingga teman-teman merasa ini harus diluruskan. Siapa pun yang ujungnya akan memilih rektor, kasus pelaporan mantan istri diduga KDRT tidak boleh dibiarkan,” katanya bersama para sesepuh, alumni Unpad, dan beberapa kelompok kesundaan waktu lalu.
Unpad, kata dia, memiliki sejarah yang panjang melibatkan Jawa Barat dan orang Sunda. Sehingga masalah ini perlu ditindaklanjuti supaya rektor Unpad ke depan tidak memiliki kasus yang melanggar etika. Tidak hanya itu, Calrek Atip Latipulhayat, salah satu calon yang menyoroti Perppu Ormas saat terjadinya perseturuan HTI yang anti Pancasila.
Dalam kesaksiannya, pakar hukum Unpad ini terlihat vokal diduga untuk membela ormas tersebut dan menuturkan tidak dibenarkan jika pemerintah yang membuat peraturan, kemudian mereka sendiri yang memvonis seseorang bersalah. Sikap pemerintah seperti itu adalah bentuk pelanggaran hukum.
“Pemerintah, dia yang membuat UU kemudian yang meng-acc siapa saja yang melanggar HAM, melanggar Pancasila, jelas itu pelanggaran hukum. Kalau HTI melanggar Pancasila, buktikan,” kata Atip dilansir dari media kiblat.net.
Sementara, Calon rektor dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Aldrin Herwany, hanya bisa bercita-cita menjadikan Unpad sebagai universitas riset berdaya saing internasional.
