Jakarta, Aktual.com — Komisi V DPR RI menyoroti rendahnya kualitas bus yang digunakan untuk mengangkut jamaah haji Indonesia selama berada di Madinah-Mekah.

Komisi yang membidangi transportasi tersebut menilai Penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan jemaah.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia yang memantau persiapan pelayanan ibadah haji di Tanah Suci, mengungkapkan bahwa bus yang disediakan untuk jemaah haji banyak yang tidak laik jalan. Selain mengalami kerusakan mesin hingga mogok, bus yang disediakan juga sudah tua dan penyejuk udara tidak berfungsi.

“Dari laporan yang kami terima, memang banyak keluhan mengenai kualitas bus yang mengangkut jemaah kita di Mekkah dan Madinah. Kualitas buruk dan banyak yang tidak laik jalan. Sehingga menyebabkan keterlambatan dan ketidaknyamanan jemaah,” kata Yudi, Selasa (8/9).

Dalam pertemuan antara 13 anggota DPR-RI pemantau persiapan pelayanan haji dengan tim PPIH Daker Makkah, diketahui belasan bus pengangkut Jemaah haji di Mekkah dan Madinah yang mogok. Tak hanya mogok, beberapa bus juga mengalami sejumlah permasalahan seperti AC mati hingga mesin terbakar.

Total ada 887 bus yang melayani jemaah haji Indonesia pindah dari Madinah menuju Makkah. Porsi terbesar dimiliki Abu Sarhad sebanyak 591 bus (66,63 persen). Sedangkan sisanya adalah Hafil sebanyak 215 bus (24,24 persen), Andalus sebanyak 38 bus (4,28 persen), Ummul Quro sebanyak 30 bus (3,38 persen), dan Al Jazirah sebanyak 13 persen (1,47 persen).

Menurut Yudi, kondisi bus antarkota yang membawa jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Makkah, kalah dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan karena tahun ini Kemenag tidak melibatkan ahli transportasi dari Indonesia.

Dengan tidak dilibatkannya Kemenhub dalam menangani transportasi di Mekkah dan Madinah, kata Yudi, tidak ada pengecekan kelaikan kendaraan oleh pihak Indonesia.

“Dari sisi manajerial, penyediaan bus untuk mengangkut jemaah tahun ini tidak melibatkan ahli transportasi dari Indonesia.Padahal tahun sebelumnya dilakukan. Tidak heran jika kondisi angkutan jemaah tahun ini lebih buruk karena kita hanya menerima saja yang disodorkan pihak Arab Saudi. Hasil pertemuan DPR RI dengan atase perhubungan di Mekkah juga diperoleh keterangan bahwa tidak ada MoU antara Kemenag dengan Kemenhub sehingga hal ini terjadi,” ujarnya.

Seharusnya, kata Yudi, dengan jumlah jemaah haji yang mencapai 168.800 orang, persoalan transportasi jemaah di Mekkah dan Madinah juga menjadi prioritas Kemenag, sama halnya dengan peneydiaan penginapan dan catering. Disisi lain, dirinya menyesalkan pernyataan Menag Lukman Hakim yang menyatakan bahwa pelayanan angkutan di Mekkah dan Madinah Buruk karena penurunan BPIH 2015.

“Salah besar jika kualitas bus turun karena penurunan a BPIH karena kesepakatan DPR dan Kemenag penurun BPIH tidak menurunkan kualitas pelayaan jemaah. Seharusnya dengan jumlah jemaah yang besar, kita punya bargaining position yang lebih baik,” tutup Yudi.

()