Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono (Dok DPR)

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengaku heran dengan sikap kementerian BUMN, yang telah meminta penyertaan modal negara (PMN) dalam APBN 2018 ini. Sebab, PMN yang diminta perusahaan negara itu bukan diperuntukan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi pemerintahan saat ini.

“BUMN ini kok malah ngajuin PMN yang dimana PMN nya itu akan digunakan untuk sesuatu yang gak jelas, yaitu bukan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi yang sekarang menjadi jargon pemerintah dalam paket (kebijakan) nya nomor (jilid) 15,” kata Bambang di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (23/10).

Untuk diketahui kebijakan jilid 15 terkait dengan Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional sore ini di Istana Negara, Jakarta. Paket Kebijakan Ekonomi ini memfokuskan perbaikan sistem logistik.

Menurut dia, seharusnya logistik ini digeber dengan menggunakan transportasi logistik, dan anggaran PMN harusnya digunakan untuk kepentingan logisitik. Seperti halnya, sambung dia, yang digunakan oleh KAI juga sebesar Rp2 triliun itu sampe detik ini belum digunakan untuk membangun rolling stoke yang ada di Sumatera.

“Ini kalau digunakan di sana tentu akan menumbuhkan ekonomi yang sangat luar biasa, dan masih banyak juga kereta-kereta logistik yang dibutuhkan di Jawa untuk doble track belum bisa maksimal. Kok itu malah akan dipindahkan ke LRT yang tidak jelas dan hanya memberikan manfaat kepada swasta yang nguasain lahan produktif kita,” papar politikus Gerindra itu.