Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto (tengah) didampingi anggota Fraksi Andi Yuliani Paris (kiri) dan Amran (kanan) melakukan konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2). Konferensi pers tersebut membicarakan sikap anggota Fraksi PAN terhadap Hak Angket untuk penyelidikan atas keputusan pemerintah mengaktifkan kembali Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang berstatus terdakwa serta akan mengumumkan arah dukungan kepada pasangan cagub DKI pada putaran kedua Pilkada DKI. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./ama/17

Jakarta, Aktual.com – Kebijakan pemerintah melalui berbagai kementerian terkait perlu dipastikan benar-benar mendukung investasi energi baru dan terbarukan yang selama ini dinilai belum optimal dalam pengembangannya.

“Pemerintah harus melihat kembali kebijakannya apakah sudah cukup mendukung para investor untuk menginvestasikan uangnya untuk membangun energi baru, termasuk tenaga angin dan arus laut,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris, Kamis (8/2).

Menurut dia, pada saat ini sejumlah regulasi yang ada masih belum sepenuhnya mendukung percepatan investasi energi baru dan terbarukan di Tanah Air.

Ia menyoroti sejumlah negara seperti Qatar dan Singapura di mana para investor diberikan insentif pajak bila mereka mau membangun pembangkit listrik yang ramah lingkungan.

DPR RI juga dikabarkan segera mendorong penyusunan Rancangan Undang Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) guna mengatur pemanfaatan potensi EBT yang sangat besar di Indonesia tapi belum dimanfaatkan secara optimal.

(Andy AbdulHamid)