Banda Aceh, Aktual.co — Konflik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta diprediksi akan menyebar ke daerah.
Pengamat Kebijakan Publik dari Consortiom for Asistence Recovery of Aceh (CARA) T Hidayatuddin menyebutkan konflik di DKI Jakarta akan menimbulkan semangat legislatif untuk mengkritisi kebijakan eksekutif.
“Misalnya, di Aceh politisi PKS akan menggunakan hak bertanya terkait bank syariah kepada gubernur. Ini hal positif. Sehingga, publik bisa melihat sikap kritis anggota dewan,” sebut Hidayatuddin, kepada Aktual.co, Jumat (13/3).
Disebutkan, terkait e-budgeting yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ahok, pada prinsipnya seluruh daerah di Indonesia belum menggunakan mekanisme penyusunan anggaran dengan sistem e-budgeting.
“Jika Mendagri menyetujui pola e-budgeting dengan alasan lebih efektif dan efisien, harus segera dikeluarkan Permen terkait ini. Sehingga, seluruh daerah menggunakan mekanisme penyusunan anggaran yang seragam,” ujarnya.
Dia menyebutkan, persoalan e-budgeting DKI tersebut sebaiknya diatur secara rinci oleh Kemendagri. Sehingga, prinsip anggaran efektif dan efisien untuk meningkatkan kemakmuran rakyat bisa diadopsi di seluruh Indonesia. “Jangan hanya DKI saja yang e-budgeting. Jika memang sepakat dengan e-budgeting, buat regulasinya dan berlakukan di seluruh daerah,” pungkas Hidayatuddin.
Artikel ini ditulis oleh:
