Arsif foto - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyampaikan pidato sebelum menyerahkan berkas pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 di gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022). PPP secara resmi mendaftarkan diri sebagai salah satu calon partai peserta Pemilu 2024 ke KPU. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/YU

Jakarta, Aktual.com – Massa dari Pemuda Muslim Metropolitan (PMP) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Kamis (22/9) kemarin.

Dalam aksinya itu, mereka menuntut mantan Ketua Umum PPP sekaligus Menteri Bappenas Suharso Monoarfa untuk diberi hukuman atas ucapannya yang diduga menghina kiai.

Pasalnya menurut Andi selaku pimpinan demo PMP, dicopotnya Suharso dari jabatan Ketua Umum masih belum cukup atas perbuatannya.

Maka, massa aksi yang digelar PMP membawa dua tuntutan yaitu meminta Polri menindaklanjuti laporan dugaan penghinaan kiai dan menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera memecat Suharso dari jabatan menteri.

Apa yang menjadi tuntutan masa PMP itu dinilai pengamat Politik dan CEO Point Indonesia Karel Susetyo sangatlah berlebihan.

Pertama, soal isu “Amplop Kyai” jelas itu di desain oleh pihak yang ingin menjatuhkan Suharso Monoarfa.

Karena pernyataan itu, kata dia, dilakukan dalam forum terbatas dan tidak lepas kaitannya antara teks dan konteks, yakni soal pencegahan korupsi di KPK.

“Apalagi video pidato Suharso itu dipenggal-penggal dan akhirnya disebar secara tak bertanggung jawab,” kata dia dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (23/9).

Kedua, Suharso Monoarfa sendiri sudah meminta maaf secara terbuka atas pernyataan tersebut. Suharso pun, kata dia, sudah memberi penjelasan kepada publik.

Ketiga, soal pemecatan Suharso Monoarfa dari jabatan Menteri PPN/Bappenas, sangat tak berdasar. Pasalnya, Suharso masih menunjukan kinerja dan performa terbaiknya, apalagi terkait percepatan pembangunan IKN.

“Jelas sudah motif sebenarnya dari para pihak yang melakukan kudeta terhadap Suharso, yakni menginginkan jabatan yang sekarang diemban Suharso,” kata dia.

Seharusnya, kata dia, seluruh kader PPP berpegang pada prinsip “Jasmerah” terhadap sosok Suharso Monoarfa, yakni jangan sekali kali melupakan sejarah.

“Bahwa dirinya punya jasa banyak terhadap PPP. Salah satunya menyelamatkan PPP dari kegagalan elektoral pemilu 2019, setelah Ketum PPP Romahurmuziy ditangkap OTT oleh KPK.

Suharso lah, kata dia, sebagai Plt Ketum PPP ketika itu turun ke basis konstituen PPP untuk merebut lagi kepercayaan yang telah hilang paska OTT.

“Kerja keras tersebut berbuah hasil, PPP lolos ke Senayan dengan raihan 19 kursi,” kata Karel.

(Wisnu)