Ratusan masyarakat Jakarta Utara dari berbagai wilayah yang tergabung dalam Gerakan Tangkap Ahok (GTA ) melakukan aksi long march di gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/5/2016). Dalam aksi long marchnya Gerakan Tangkap Ahok (GTA) mendesak kepada Pimpinan KPK untuk segera menangkap Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) karena diduga terlibat kasus skandal korupsi pembelian Rumah Sakit Sumber Waras yang merugikan uang negara sebesaar 191 miliar rupiah.

Jakarta, Aktual.com — Kasus reklamasi pantai utara Jakarta dan pengadaan tanah RS Sumber Waras telah menggerogoti elektabilitas Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Penurunan itu didapat dari hasil survei Lembaga Survei Politik Indonesia (LSPI) yang dilakukan pada 21 Mei hingga 27 Mei 2016.

“Beberapa isu besar yang berkembang selama ini memiliki pengaruh negatif terhadap incumbent,” kata Peneliti LSPI Julian Haris, di Tebet, Jakarta, Jumat (3/6).

Menurut survei LSPI, sebanyak 11, 7 persen dari 440 koresponden menyatakan kalau kasus RS Sumber Waras sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat, untuk kembali memilih Ahok di Pilgub DKI 2017. Sebanyak 44,3 persen menyatakan kalau kasus itu bepengaruh terhadap pilihan poltik warga Jakarta.

“Sebanyak 22,6 persen menyatakan kasus ini tidak berpengaruh pada pilihan politik, dan 7,5 persen menyatakan sangat tidak berpengaruh. Sementara 13,9 persen responden lainnya tidak menjawab atau tidak tahu,” papar Julian.

Untuk kasus reklamasi, persentase pengaruhnya hampir menyentuh angka 50 persen. Sebanyak 41,3 persen responden menyatakan kasus itu mempengaruhi pilihan politiknya dan sebanyak 24,2 persen menyatakan sangat terpengaruh dengan kasus tersebut.

“Dari hasil survei menunjukan hanya 18,2 persen responden yang menyebut kasus reklamasi tidak berpengaruh terhadap pilihan politiknya. Sementara 6,1 persen responden menyatakan sangat tidak berpengaruh dan 10,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab,” tuturnya.

Bahkan, dalam surveinya LSPI juga meneliti soal kepercayaan publik terhadap dugaan korupsi di tubuh Pemprov DKI. Diakui Julian, sebanyak 54,4 persen responden tidak percaya jika Pemprov DKI saat ini telah bersih dari korupsi.

“Sebanyak 18,1 persen sangat tidak percaya, dan hanya 11,3 persen yang percaya Pemprov DKI telah bersih dari korupsi. Sebanyak 2,1 persen sangat percaya Pemprov DKI bersih dari korupsi, dan 14,1 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu,l terang dia.

Tak hanya kedua kasus itu. LSPI juga meminta pendapat masyarakat tentang kasus-kasus penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI belakangan ini. Menariknya, penggusuran pemukiman Pasar Ikan Jakarta Utara, jadi kegiatan Pemprov yang disebut memiliki pengaruh besar terhadap Ahok.

Setidaknya terdapat 7,1 persen responden sangat terpengaruh dan 31,6 persen responden yang terpengaruh dengan penggusuran tersebut. Namun, sebanyak 35,1 persen responden menyatakan penggusuran itu tidak mempengaruhi pilihan politiknya.

“Sebanyak 10,6 persen responden menyatakan penggusuran sangat tidak berpengaruh terhadap pilihan politiknya dan 15,6 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab,” pungkasnya.

Tiga kasus tersebut membuat elektabilitas Ahok merosot. Beberapa survei terakhir yang dilakukan sejumlah lembaga survei, elektabilitas Ahok masih diatas 40 persen. Namun, hasil survei LSPI yang dilakukan pada 21 Mei hingga 27 Mei menunjukan elektabilitas Ahok berdasar top of mind 440 responden hanya sekitar 23 persen.

Elektabilitas Ahok ini ditempel ketat oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, yakni 19 persen. Sementara nama-nama yang disebut bakal maju dalam Pilgub DKI, Tri Rismaharini (6,9 persen), Sandiaga Uno (6,3 persen), Djarot Syaiful Hidayat (3,7 persen), Sjafrie Sjamsoeddin dan Adhyaksa Dault (2,2 persen), Muhammad Idrus (2,1 persen).

Survei LSPI ini menggunakan metodologi multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 4,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 440 orang yang menjadi responden survei ini tersebar di 44 kelurahan yang ada di Jakarta.

()