Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko PMK, Jakarta, Senin (6/11/2017). Rapat tersebut membahas pengendalian defisit BPJS Kesehatan. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mendalami pengakuan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengaku melaporkan perkembangan proyek e-KTP ke Ketua Fraksi PDIP periode 2009-2014, Puan Maharani. Ganjar saat proyek tersebut bergulir merupakan anggota Komisi II DPR.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah memastikan kalau pihaknya akan mendalami setiap fakta yang muncul dalam persidangan, termasuk pengakuan calon Gubernur Jateng Incumbent tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan
memanggil putri dari presiden RI ke-5 itu untuk dimintai keterangan terkait proyek bernilai Rp5,8 triliun tersebut.

“Tentu saja saksi-saksi yang kita panggil kalau memang ada informasi yang dibutuhkan dari para saksi tersebut,” kata Febri, di Kantornya, Jakarta (8/1).

Pada kesempatan ini, Febri menegaskan kalau KPK tidak akan tebang pilih dalam menelisik keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus megakorupsi yang merugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun itu. Lembaga Antikorupsi, kata dia, bakal meminta keterangan semua pihak yang mengetahui rentetan kasus ini.

“Jadi pemanggilan saksi itu tidak karena orang-orang menduduki jabatan tertentu semata, tapi lebih karena ia dipandang mengetahui, mendengar, atau bahkan melihat bagian dari peristiwa pidana yang sedang kita telusuri tersebut,” kata dia.

Meski begitu, Febri mengaku belum tahu kapan penyidik membutuhkan keterangan Puan untuk mengungkap kasus ini lebih terang. “Sejauh ini belum ada,” pungkas Febri.

Sebelumnya Ganjar Pranowo yang dihadirkan dalam sidang lanjutan terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto, mengakui kalau melaporkan perkembangan proyek e-KTP ke Ketua Fraksi PDIP ketika itu, Puan Maharani.

(Nebby)