Jakarta, Antara.com — UNESCO mendesak negara-negara anggota serta masyarakat sipil untuk memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen dan menjamin arus informasi yang bebas di tengah tren penurunan kebebasan pers secara global.
Direktur Jenderal UNESCO, Khaled El-Enany, menegaskan pentingnya investasi pada jurnalisme sebagai pilar perdamaian dan demokrasi.
“Saya menyerukan kepada negara anggota dan seluruh mitra kami untuk berinvestasi dalam jurnalisme sebagai pilar perdamaian. Informasi yang bebas dan akurat merupakan hal penting bagi publik,” ujarnya dalam siaran pers Kantor Regional UNESCO Jakarta, Minggu (3/5/2026).
UNESCO menekankan bahwa kebijakan terkait perdamaian, pemulihan, dan keamanan harus mencakup perlindungan integritas informasi serta media yang bebas dan independen, sejajar dengan aspek kemanusiaan, kelembagaan, dan ekonomi.
“Kebijakan perdamaian dan pemulihan tidak bisa dilepaskan dari perlindungan terhadap informasi yang akurat dan media yang independen,” demikian pernyataan UNESCO.
Selain itu, pembiayaan berkelanjutan dinilai krusial untuk memastikan media tetap dapat beroperasi di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat. “Ruang redaksi di seluruh dunia sedang berjuang untuk bertahan secara finansial, dan menghadapi ancaman eksistensial,” kata El-Enany.
Ia menambahkan, “Di tengah penyebaran disinformasi melalui media sosial dan kecerdasan artifisial dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, jurnalisme menjadi garis pertahanan terakhir bagi masyarakat terhadap manipulasi dan perpecahan.”
Berdasarkan laporan tren global kebebasan berekspresi UNESCO, sejak 2012 terjadi penurunan sebesar 10 persen dalam kebebasan berekspresi di dunia. Penurunan ini disebut hanya terjadi pada periode krisis besar seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, serta masa Perang Dingin pada akhir 1970-an.
Data dari Varieties of Democracy menunjukkan praktik sensor diri di kalangan jurnalis meningkat hingga 69 persen sepanjang 2012–2025. UNESCO mencatat, “Bentuk sensor yang paling berdampak saat ini justru terjadi dari dalam diri jurnalis sendiri akibat tekanan yang semakin meningkat.”
Di sisi lain, kekerasan terhadap jurnalis di ruang digital juga meningkat signifikan. Riset International Center for Journalists bersama UN Women dan UNESCO menyebutkan, “Sebanyak 75 persen jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan daring, dan 42 persen di antaranya berlanjut menjadi ancaman di dunia nyata.”
Meski demikian, UNESCO mencatat adanya kemajuan, termasuk meningkatnya jumlah negara yang memiliki kerangka hukum untuk media komunitas serta jaminan akses informasi publik. Dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia, penghargaan UNESCO/Guillermo Cano diberikan kepada Sudanese Journalists Syndicate.
“Penghargaan ini menjadi pengakuan atas keberanian jurnalis yang bekerja dalam kondisi konflik dan risiko tinggi,” demikian keterangan UNESCO.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
