Sorong, Aktual.com-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan masyarakat perlu mengawasi pengelolaan dana desa atau kampung di Papua.
“Melakukan pengawasan terhadap dana desa di Papua bukan hanya tugas aparat penegak hukum maupun KPK, tetapi semua pihak dapat melakukan pengawasan terhadap anggaran tersebut terutama masyarakat,” kata Alexander Marwata di Sorong, Kamis (25/11).
Dia mengatakan aparat penegak hukum belum tentu dapat menjangkau hingga ke kampung-kampung atau daerah yang terisolir sehingga membutuhkan peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap dana tersebut.
Menurut dia, mekanisme serta petunjuk penggunaan dana desa dibuat oleh pemerintah agar aparat kampung tidak salah menggunakan anggaran serta mudah dilakukan pengawasan oleh masyarakat.
“Kami akan bekerjasama dengan pemerintah daerah yakni pihak inspektorat maupun BPK untuk mendorong masyarakat terutama di daerah-daerah terisolir untuk melakukan pengawasan sehingga penggunaan anggaran negara benar-benar sesuai dengan ketentuan,” katanya.
Selama ini, kata dia, KPK banyak menerima pengaduan dari daerah namun tidak semua pengaduan itu dapat ditelusuri karena keterbatasan tenaga.
“Kerja sama KPK dengan inspektorat maupun BPK di daerah untuk menindaklanjuti laporan masyarakat di daerah serta mendorong masyarakat melakukan pengawasan sehingga penggunaan dana desa benar-benar sesuai dengan ketentuan,” ungkapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Antara
