Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan kerja sama dengan Dukcapil Kemendagri terkait pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024. Acara digelar di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (29/6) siang.
Kerja sama dilakukan terkait pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dalam pemutakhiran data pemilih.
“Ada beberapa hal yang kami serahkan sebagaimana lima tahun yang lalu, bulan Juli, di Jogja saat Rakernas KPU, kami menyerahkan hak akses. Hak akses itu kepada rekan-rekan KPU pusat diberikan super user dan nanti kepada 548 KPU. Provinsi 34, 514 kabupaten/kota, semuanya bisa melihat database dukcapil,” kata Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh dalam sambutannya di KPU RI, Rabu (29/6) siang.
Nantinya, kata dia, KPU dalam pemilu bisa melihat daftar pemilih dengan mudah. Dalam satu hari nantinya akan diberi kuota akses sebanyak 200 ribu. Namun jumlah tersebut bisa bertambah.
“Jadi rekan-rekan KPU kalau ingin melihat seseorang ini terdaftar di kabupaten mana, ketik NIK-nya saja. Kemudian dia status umurnya berapa, tanya NIK-nya berapa, bisa ditanya. Per hari kuotanya 200 ribu. Nanti kalau kurang, Pak Hasyim tinggal minta saja, suratnya nyusul kemudian. Ini akan mempercepat upaya kita membangun demokrasi itu,” ujarnya.
Zudan berharap kerja sama tersebut diharapkan bisa mempermudah penyusunan DPS hingga DPT menjelang pemilu. Kendati demikian, dia menegaskan datanya akan berubah karena penduduk Indonesia yang cenderung dinamis.
“Harapan kita, kita bisa terus meningkatkan kualitas demokrasi berawal dari data kependudukan sebagai bahan untuk menyusun DPS dan DPT. Sehingga kita bisa memprediksi terhitung hari ini untuk DP4 pemilu di Februari 2024 penduduknya berapa, itu sudah bisa kita prediksi,” kata dia.
“Nanti kalau ada pertanyaan apakah data ini akan berubah, iya pasti akan berubah. Mengapa berubah, karena penduduk kita sangat dinamis. Diserahkan sekarang berarti pemilunya masih kurang lebih 2,5 tahun lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan kerja sama yang dijalani sebagai realisasi pemutakhiran data pemilih. Dia menjelaskan sumber data pemilih pada Pemilu 2024 nantinya ada dua sumber.
“Untuk pemutakhiran data pemilih itu sumbernya ada dua. Yang pertama, daftar pemilih tetap sebagai pemilih terakhir yang dikelola KPU. Dan kedua, DP4 atau data penduduk potensial pemilih yang dikelola Kemendagri,” jelasnya.
Dengan demikian, nantinya akan ada sinkronisasi data antara DPT dan DP4 untuk pemilu mendatang. Selain itu, perjanjian ini menjadikan data yang ada di KPU semakin komprehensif, valid, dan juga mutakhir.
“Sehingga dengan begitu kami semakin sinkron datanya antara DPT dengan DP4 yang itu sifatnya proyeksi untuk pelaksanaan pemilu ke depan. Oleh karena itu, penandatanganan perjanjian kerja sama ini dan juga penyerahan akses NIK itu menjadikan data yang ada di KPU semakin komprehensif, valid, dan mutakhir,” ujarnya.
Lebih lanjut Hasyim berharap kerja sama ini menjadikan data yang ada di KPU semakin andal.
“Tanda tangan kerja sama ini sebagai tanda bahwa untuk layanan kepemiluan ke depan, terutama layanan data, kita harapkan semakin andal datanya, semakin valid. Dan tentu ini sebagai sebuah bentuk data sharing agreement, supaya data di Kemendagri pemutakhirannya berdasarkan daftar pemilih terakhir hasil pemilu terakhir, itu juga menjadi sesuatu yang penting. Karena setelah Pemilu 2024 akan dibutuhkan untuk pilkada, yang itu diperlukan pemutakhiran data pemilih kembali,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Arie Saputra
