Jakarta, Aktual.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) melalui tahun 2017 dengan kegagalan mensejahterakan rakyat, khususnya kaum buruh.
Presiden KSPI, Said Iqbal menjelaskan setidaknya terdapat beberapa indikator hingga KSP menilai Jokowi-JK merupakan pemerintahan yang gagal menyejahterakan kaum buruh.
Pertama, turunnya daya beli akibat kebijakan upah murah melalui PP 78/2015. Menurut Iqbal, PP 78/2015 merupakan bagian dari paket ekonomi Jokowi – JK yang memanjakan para investor.
“Kenyataannya, sepanjang 2015 Pemerintah lebih memilih menggenjot pembangunan infrastruktur ketimbang mensejahterakan kaum buruh,” kata dia secara tertulis, Senin (1/1)
Indikator kedua, sepanjang tahun 2017 terjadi PHK dimana-mana. Data KSPI menyebutkan, lebih dari 50 ribu orang pekerja kehilangan pekerjaan.
“Tahun 2017 banyak PHK yang terjadi di industri ritel, seperti penutupan 7-Eleven. KSPI juga memprediksi PHK akan terjadi Hypermart, Ramayana, Hero, Giant, Tiptop, dan beberapa industri yang lainnya dengan cara menutup beberapa gerai di satu daerah tapi dipindahkan ke daerah lain hanya dibentuk satu gerai,” ujar dia.
Selain itu, industri pertambangan dan perminyakan serta farmasi juga terjadi PHK besar-besaran. Kasus yang mencuat adalah PHK yang terjadi di PT Freeport Indonesia dan PT Smelting.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
