Pekerja pelabuhan melakukan aktivitas bongkar muat menggunakan kereta api logistik di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (24/6). Pengoperasian kereta api logistik di pelabuhan tersebut merupakan strategi pemerintah dalam mengurangi angka 'Dwelling Time' dengan perkiraan proses angkut dan bongkar muat kontainer sebanyak 1 hari. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc/16.

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, mendukung aksi mogok nasional yang akan dilakukan oleh para pekerja pelabuhan atau Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), pada 4 Desember mendatang.

“Karena hanya dengan persatuan dalam perjuangan seperti mogok nasional inilah, maka para pekerja pelabuhan akan bisa memperjuangkan hak-haknya,” kata Jumhur dalam pidato sambutan Rakernas Federasi Serikat Pekerja Transportasi (FSPTI-KSPSI) di Jakarta, Senin (27/11).

Dukungan ini diberikan karena, Pemerintah dinilai tidak pernah memperhatikan para pekerja pelabuhan. Padahal pekerja di pelabuhan ini sangat strategis, karena memperlancar lalulintas barang yang nilainya ribuan triliun rupiah pertahunnya.

“Anehnya, belum lagi pemerintah melakukan pembinaan yang layak bagi TKBM, pemerintah melalui Kemenhub malah mau membuat aturan yang bisa meminggirkan para TKBM yang ada sekarang ini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Jumhur, mogok nasional tidak dilarang, bahkan dilindungi oleh undang-undang. Namun, ia menyerukan kepada peserta aksi untuk tetap terus berkonsolidasi, disiplin dan taat pada AD/ART Organisasi.

Sebelumnya, Ketua Umum FSPTI-KSPSI Surya Batubara mengatakan bahwa FSPTI sudah mengkonsolisasikan para pekerja di berbagai pelabuhan untuk mempersiapkan mogok nasional.

Hadir juga dalam Rakernas itu dari Kemenaker, Kemenkop dan UKM, dan para tokoh senior gerakan pekerja seperti Syukur Syarto dan Abi Sofyan.

Artikel ini ditulis oleh: