Para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan Khartoum dan kota kembarnya Omdurman menyusul penangkapan pagi hari Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan pejabat senior lainnya [AFP/Al Jazeera]

Sudan, Aktual.com – Pasca Kudeta Jenderal Abdel Fattah al-Burhan membubarkan pemerintahan sah rakyat Sudan, dan menangkap Perdana Menteri sementara Abdalla Hamdok dan pejabat senior lainnya pada Senin pagi.

Ribuan orang dilaporkan bergabung dalam unjuk rasa menentang kudeta militer di jalan-jalan ibu kota, Khartoum, dan kota Omdurman.

Para demonstran turun ke jalan dan menghadapi tembakan di dekat markas militer di Khartoum. Di Omdurman, pengunjuk rasa membarikade jalan-jalan dan meneriakkan dukungan untuk pemerintahan sipil.

Seperti dilansir Al Jazeera, seorang pejabat kesehatan mengatakan sedikitnya tujuh orang tewas akibat tembakan dan 140 orang terluka.

Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Norwegia pada Senin malam mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang situasi tersebut, mengutuk penangguhan lembaga-lembaga demokrasi dan menyerukan pembebasan mereka yang ditangkap.

“Tindakan militer merupakan pengkhianatan terhadap revolusi, transisi, dan permintaan sah rakyat Sudan untuk perdamaian, keadilan dan pembangunan ekonomi,” kata negara-negara tersebut.

Para pegawai bank sentral Sudan mengatakan mereka segera melakukan pemogokan untuk menolak kudeta militer, tulis kementerian informasi Sudan di halamannya di Facebook.

Berbicara kepada Al Jazeera, Hala al-Karib, seorang aktivis Sudan untuk hak-hak perempuan di Tanduk Afrika, mengatakan bahwa Sudan sedang melalui “saat-saat yang sangat suram dalam sejarahnya” karena berdiri di “persimpangan jalan

Dia meminta masyarakat internasional untuk menekan militer agar menghormati Konstitusi dan kesepakatan dengan dewan sipil.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan pembebasan segera perdana menteri Sudan dan semua pejabat lainnya.

“Saya mengutuk kudeta militer yang sedang berlangsung di Sudan. Perdana Menteri Hamdok & semua pejabat lainnya harus segera dibebaskan. Harus ada penghormatan penuh terhadap piagam konstitusional untuk melindungi transisi politik yang diperoleh dengan susah payah. PBB akan terus mendukung rakyat Sudan,” tulis Guterres di Twitter.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kekerasan dan pertumpahan darah harus dihindari dengan segala cara di Sudan.

“Tindakan militer merupakan pengkhianatan terhadap revolusi, transisi, dan permintaan sah rakyat Sudan untuk perdamaian, keadilan, dan pembangunan ekonomi,” katanya. “Kami meminta pasukan keamanan untuk segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah.”

Al Jazeera|

(Dede Eka Nurdiansyah)