Surabaya, Aktual.com – Lahan pertanian di Jawa Timur terus menyusut dikarenakan alih fungsi menjadi pemukiman dan industri, terutama dalam 10 tahun terakhir.

Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Nur Falakih, mengtakan, saat ini luasan lahan pertanian di jawa timur tercatat 1,14 juta hektar.

“Alih fungsi memang tidak bisa dihindari. Sehingga dikeluarkan perda 2013 tentang Perlindungan Lahan. Kalau dihitung-hitung, maka sampai tahun 2032, Jawa timur masih mempertahankan 802 ribu hektar,” kata Nur Falakhi, (1/8).

Dijelaskan, alih fungsi sebagian besar dijadikan tempat pemukiman dan industri. Seperti di Surabaya, Sidorjo, Mojokerto dan Bondowoso serta Malang. Kecuali wilayah Banyuwangi, alih fungsi dikarenakan banyak petani yang memilih tanaman buah-buahan. Bahkan, untuk Surabaya lahan pertanian hanya tersisa 5 persen.

Tentang produksi pertanian, terutama beras, meski terjadi penurunan lahan tetapi panen terus meningkat. Hal ini dikarenakan dinas pertanian menaikkan indeks pertanaman.

“Produksi beras di Jatim sendiri sekitar 8,5 juta ton per tahun. Sedang kebutuhan penduduk di Jatim per tahun mencapai 3,5 juta ton. Jadi masih ada surplus 5 juta ton. Kenapa surplus? Karena kita meningkatkan indeks pertanaman,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Kabil Mubarok, menanggapi berkurangnya lahan pertanian. Menurutnya, Komisi B sudah sejak lama mengingatkan eksekutif tentang pentingnya konsistensi terhadap ‘master plan’ agar tidak merubah lahan pertanian yang subur beralih fungsi menjadi lahan pemukiman atau industri.

“Bahkan saya berangan-angan membuat ikon beberapa daerah yang merupakan daerah lahan subur. Misalkan, daerah ini untuk lahan subur, kita jadikan ikon lahan subur. Karena apa? Jatim itu penyuplai kebutuhan pangan nasional. Kalau Jatim kekurangan, maka tidak hanya Jatim yang terkena imbas, tapi juga secara nasional,”

Dia menambahkan, alih fungsi lahan pertanian sudah mencapai tingkat serius. Sejauh ini, menurut Kabil, provinsi belum mempunyai pemetaan tata kelola daerah-daerah mana yang merupakan lahan produktif dan lahan yang tidak produktif. Dalam waktu dekat, DPRD Jatim akan mendorong provinsi untuk membuat pemetaan.

“Pemetaan daerah itu penting. Itu yang tidak dimilik provinsi saat ini,” tutupnya.

Sementara, Gubernur Jatim Soekarwo mengakui bahwa hal tersebut tak bisa dihindari.

“Saat ini pengurangannya sekitar 1000 hektar per tahun. Makanya kita tingkatkan indeks pertanaman. Kalau dulu setahun menanam sekali, sekarang setiap lahan setahun harus menanam sampai 3 kali agar ketahanan pangan kita terjaga,” ujarnya.

 

Laporan: A Budiawan

()