Jakarta, Aktual.com — Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengamati minimnya realisasi program pemerintah untuk pembangunan listrik 35.000 MW disebabkan lemahnya koordinasi dan dukungan stakeholder, terutama dari pemerintah daerah.
Dia meyakini, jika koordinasi terbangun dengan baik dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah, maka berbagai kesulitan seperti pembebasan lahan dan sebagainya akan lebih mudah diselesaikan. Hal ini juga akan membangkitkan kepercayaan investor untuk melakukan agreement (perjanjian).
“Kendala di lapangan memang tidak sederhana, Karena itu diperlukan dukungan dari semua stakeholder, termasuk pemerintah daerah dimana pembangkit-pembangkit tersebut akan dibangun. Saya kira yang paling kritis adalah masalah pembebasan lahan dan perizinan di level daerah,” kata Komaidi kepada Aktual.com, Selasa (16/5)
Sebagaimana diketahui, pada Jumat 13 Mei, Menteri ESDM Sudirman Said mendapat panggilan Presiden Joko Widodo ke Istana utuk menjelaskan pencapaian yang meleset dari perkiraan. Kemudian dari hasil pertemuan itu Sudirman mengaku diperintahkan untuk melakukan review secara menyeluruh.
“Kalangan investor, dunia usaha mulai mempertanyakan. Apakah kita bisa selesai atau tidak, tadi diminta Presiden dilakukan evaluasi menyeluruh. Dari mulai proses tendernya, kemudian financing-nya sampai kemudian pengelolaan di PLN,” ujar Sudirman, di Istana Negara, Jakarta.
Berbagai kebijakan pemerintah yang memudahkan, diminta untuk dijaga. Sudirman menjelaskan, yang paling terasa hambatannya adalah pada proses eksekusi. Walau ada ruang untuk dilakukan percepatan.
“Misalnya, Pak Presiden menekankan tujuan realisasi itu harus ada di daerah sudah bagus menuju regional, tapi harus sampai otoritasnya juga dipindahkan ke regional lebih dekat dengan masyarakat, lebih cepat mengambil keputusan, pengadaan dilakukan di daerah supaya lebih cepat,” jelasnya.
Sudirman menuturkan, untuk saat ini konstruksinya sudah rampung 10 persen, atau sekitar 3.500 MW. Sementara itu, power purcahse agreement (PPA) sekitar 30 persen. Sedangkan sisanya, masih dalam persiapan pengadaan.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Dadangsah Dapunta
