Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat menyampaikan pidato kunci (keynote speech) public lecture yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Senin (2/12/2024). ANTARA/Bayu Saputra

Jakarta, aktual.com – Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tembus Rp 300 triliun pada 2026. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dengan adanya pelaksanaan program MBG diharapkan akan terjadi pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

“Anggaran MBG tahun ini sebesar Rp 171 triliun dan tahun depan mungkin kira-kira Rp 300 triliun. Itu akan membuat pemerataan secara langsung, jadi membuat simpul-simpul ekonomi baru,” beber Luhut dalam International Conference on Infrastructure  di Jakarta International Conference Center, Kamis (12/6/2025).

Luhut tidak menampik pelaksanaan program MBG masih mengalami banyak kendala, namun pemerintah terus melakukan pembenahan agar program MBG bisa berjalan optimal. Dia optimis saat program MBG berjalan baik maka akan menghadirkan sumber pertumbuhan ekonomi baru, terutama di daerah.

“Tentu ada masalah, masih ada masalah di sini dan di sana. Tapi secara umum semuanya berjalan dengan baik dan kita akan menciptakan mata rantai yang akan mendukung ini. Sehingga kita bisa melihat ada sektor ekonomi baru di area-area padesaan,” imbuhnya.

Dari kajian yang dilakukan DEN, tercatat program MBG akan memberikan sumbangsih ke pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 0,01% hingga 0,26%. Program MBG akan menyerap tenaga kerja dalam kisaran 900 ribu hingga 1,9 juta tenaga kerja, dengan sektor yang paling terdampak positif adalah pertanian. Selain itu, menurut Luhut, program MBG akan menurunkan tingkat kemiskinan dalam kisaran 1% sampai 4% hingga menurunkan ketimpangan dalam kisaran 1,4% sampai 4,8%.

Ketua DEN itu menekankan pentingnya pengawasan agar program MBG bisa berjalan secara merata di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi erat mulai dari Kementerian/ Lembaga (K/ L) yang terlibat di pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan MBG.

“Kita harus melakukan ini melalui satu tim yang kuat dan harus  bekerja secara detail. Regulasinya harus ada dan kami bekerja dan memastikan ini terjadi. Kami melaporkan kepada pemerintah bahwa peraturan harus sifatnya dari atas ke bawah. Kalau tidak, tidak akan berhasil,” tutur Luhut.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano