Anwar Ibrahim dan Mahathir Mohamad (Malaysia Insight)

Penulis: Zulkiflee SM Anwar Ul-Haque | Kartunis di Malaysia

Anwar Ibrahim tidak bisa memerintah negara saat krisis, demikian kata Mahathir seperti diberitakan media. Mengapa mantan Perdana Menteri itu tetap mengeluarkan pernyataan seperti itu padahal dialah yang bersalaman dengan Anwar di pengadilan untuk membentuk koalisi Pakatan Harapan sebelum Pemilihan Umum ke-14 kemarin?

Mengapa pernyataan yang gelisah, penuh dendam dan kepahitan ini masih diucapkan?

Melihat dari dekat perilakunya, saya dapat mengatakan bahwa Mahathir mengidap sejenis ‘Anwar-o-phobia’ yaitu semacam penyakit kronis di mana pasiennya hidup dalam ketakutan terhadap seorang manusia bernama Anwar Ibrahim.

Penderita bernama Mahathir ini tidak akan bisa tidur nyenyak selama Anwar masih memiliki kesempatan untuk menjadi Perdana Menteri, meskipun hanya sebesar satu persen.

Mengapa Mahathir takut kepada Anwar? Sederhana sekali, karena dia tidak ingin ada orang yang lebih baik darinya untuk memimpin negara ini. Selama ini, Mahathir sudah dianggap sebagai Perdana Menteri yang hebat – seorang pembesar, pahlawan dunia ketiga, dan pemimpin serba bisa. Tentu saja kepahlawanannya itu terlihat jelas jika dibandingkan dengan Abdullah Badawi, Najib Razak, dan Muhyiddin Yassin.

Namun bila dibandingkan dengan Anwar, anggapan tersebut belum tentu benar. Oleh karena itu, Anwar harus terus dihalangi menjadi Perdana Menteri selama Mahathir masih hidup.

Kembali ke pernyataan terbaru Mahathir soal Anwar yang tidak mampu memerintah negara pada saat krisis. Maksud Mahathir sebenarnya adalah dia menjadi orang yang paling pantas untuk memerintah negara sebagai Perdana Menteri.

Mari kita lihat beberapa jejak Mahathir dalam mengatur negara saat terjadi krisis.

Secara ekonomi -pada masa krisis keuangan 1998- seorang pengusaha mengalami kerugian besar di industri perkapalan. Mahathir pun memerintahkan agar uang negara senilai RM 1,7 miliar digunakan untuk menalangi (bailout) perusahaan tersebut.

Ternyata pengusaha yang dimaksud tak lain adalah Mirzan, putra Mahathir sendiri. Orang yang tidak mau menggunakan uang negara untuk keperluan tersebut waktu itu adalah Menteri Keuangan yang bernama Anwar Ibrahim. Karena itulah, setelah itu, Daim Zainuddin kemudian diangkat menjadi Menteri Khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Berapa miliar lagi uang negara yang harus dihabiskan untuk membantu keluarga dan kroni Mahathir? Tulisan ini tentu tidak cukup luas untuk menceritakan kasus Bakun Dam, Lebuhraya Plus dan Perwaja yang ceritanya hampir agak sama.

Apakah ini kriteria Kepala Pemerintahan yang pandai memerintah saat krisis? Sekedar untuk menyelamatkan anak-anak dan kroninya?

Secara politis -pada tahun 1988- ketika Mahathir hampir kalah dari Tengku Razaliegh sebagai presiden dalam pemilihan Umno, dia menggunakan kekuatan tangan besi untuk bertindak melawan hakim yang ingin menyidangkan kasus tersebut.

Hakim Agung Salleh Abas bersama lima hakim lainnya: Azmi Kamaruddin, Eusoffe Abdoolcader, Wan Hamzah Mohamed Salleh, Wan Suleiman Pawan Teh dan George Seah kemudian dipecat Mahathir.

Tindakan Mahathir kemudian menyebabkan kerusakan parah pada sistem peradilan negara dan masih belum pulih hingga hari ini. Hakim-hakim tersebut ahirnya dipecat demi menyelamatkan posisi Mahathir sebagai Presiden UMMO dan Perdana Menteri Malaysia.

Apakah tindakan melanggar aturan hukum untuk menyelamatkan posisi sendiri dianggap sebagai kemampuan mengatur pemerintahan?

Sebelumnya, pada Oktober 1987, Mahathir juga sudah menangkap 119 aktivis dan politisi di bawah hukum tanpa proses peradilan ISA. Dalam sebuah hal yang disebut sebagai Operasi Lalang. Dua surat kabar independen pada saat itu: The Star dan Watan kemudian juga dilarang terbit.

Setelah itu, ISA akhirnya terus digunakan oleh Mahathr untuk membungkam kritik terhadap pemerintahannya. Tidak perlu menjadi ilmuwan terkemuka untuk menyatakan bahwa kekuatan tangan besi saat krisis bukanlah satu ciri khas pemimpin yang baik bagi negara. Semua diktator di dunia justru menggunakan metode ini untuk mempertahankan kekuasaan.

Dalam upaya menggulingkan Anwar pada 1998, Mahathir juga menyeret seluruh lembaga negara untuk terlibat didalamnya. Jaksa Agung, Hakim, Polisi, lembaga pendidikan dan hampir semua instansi pemerintah dilibatkan.

Akhirnya kemudian lembaga-lembaga yang dulunya sangat independen dan berwibawa menjadi lemah dan kehilangan identitasnya. Hal itu akhirnya menyebabkan masyarakat menjadi lemah.

Lalu siapa sesungguhya yang menghancurkan Malaysia? Jawabnya tidak lain dan tidak bukan adalah Mahathir itu sendiri. Apakah Anwar tidak layak untuk memimpin sebagai PM? Jawabannya sebenarnya mudah saja. Beri saja Anwar kesempatan untuk menjadi Perdana Menteri dan biarkanlah rakyat yang akhirnya akan menilai.

*****

Artikel bersumber dari publikasi di sosial media penulis

(Megel Jekson)