Pedagang smenunggu pembeli di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pantai Depok, Bantul, DI Yogyakarta, Selasa (12/6). Sejumlah pedagang menyatakan harga ikan laut naik seperti ikan tuna dari Rp30 ribu menjadi Rp35 ribu, cumi-cumi Rp38 ribu menjadi Rp45 ribu, dan udang Rp45 ribu menjadi Rp50 ribu per kilogram, karena dipicu kurangnya pasokan ikan dari nelayan yang belum melaut karena gelombang tinggi. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/aww/16.

Jakarta, Aktual.com- Anggota Komisi IV DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan arahan Presiden Joko Widodo agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam hal pengamana wilayah perairan, menujukan bahwa Menteri Susi Pudjiastuti belum fokus pada kesejahteraan taraf hidup masyarakat.

Baik masyarakat yakni sebagai nelayan, pesisir hingga para pengusaha industri perikanan dan kelautan.

“Arahan presiden Jokowi terhadap KKP yang dipimpin bu Susi membenarkan penilaian sementara pihak, termasuk DPR bahwa KKP belum fokus pada pemberdayaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat (nelayan, pesisir dan industri perikanan-kelautan),” kata Mahfudz saat dihubungi, di Jakarta, Senin (20/6).

Menurut Mahfudz, KKP selama ini terlalu berorientasi pada penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal. Bahkan, sambung dia, belakangan KKP terjebak dalam orientasi untuk menjaga keamanan wilayah perairan dan laut di Indonesia, hal yang sebenarnya bukan tugas pokok dan fungsi utama KKP. Meski, permasalahan keamanan perairan dan kelestarian sumberdaya kelautan memang hal yang sangat penting.

“Tapi menurut saya, itu harusnya menjadi kebijakan derivatif dari formula kebijakan peningkatan usaha ekonomi di sektor nelayan dan industri perikanan dan sumberdaya kelautan lainnya. Sehingga formula ini akan mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor sumberdaya kelautan dan perikanannya,” sebut dia.

“Orientasi kebijakan ini tidak dalam prakteknya. belum mampu mendongkrak produktivitas hasil usaha perikanan nasional dan juga menimbulkan hambatan baru bagi masyarakat nelayan dan pesisir dalam menjalankan kehidupan ekonominya. Sehingga, rencana program kerja dan anggaran KKP tahun 2017 harus dievaluasi total dan dirumuskan ulang,”tandas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

()