Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) harus memiliki pola pikir yang berorietasi global dengan memahami permasalahan intelijen global seperti cyber inteligent.
“Gagasan politik DPR ketika menyusun Undang-Undang intelijen mendorong penguatan BIN berorientasi ke luar karena saat ini terjadi pertarungan kekuatan global,” kata Mahfudz Siddiq saat dihubungi, Kamis (6/11).
Mahfudz mengatakan, dalam dua tahun terakhir Komisi I DPR mendorong penguatan cyber inteligent dan cyber economic dengan dukungan anggaran yang memadai dalam lembaga intelijen tersebut. Karena itu menurut dia, sinergi antara BIN dan Komisi I DPR kedepan sangat penting.
“Sosok yang bisa bersinergi dengan Komisi I DPR akan kami pertimbangkan untuk menjadi Kabin mendatang,” kata dia.
Kedua menurut dia, sosok Kabin mendatang harus mampu mengimplementasikan fungsi koordinasi kegiatan-kegiatan intelijen di lembaga yang ada.
Hal itu menurut dia, terkait dengan rencana Kementerian Pertahanan yang mengembangkan cyber defence sehingga Kabin mendatang harus bisa bersinergi dengan kementerian tersebut.
Dia mengatakan sinergi dengan defence intelijen harus dilakukan karena ancaman konflik ekonomi dan politik bisa menggiring ke aspek pertahanan dan militer.
“Kami tidak memiliki kepentingan mengarahkan pada sosok tertentu namun faktor-faktor yang kami ungkapkan penting untuk di perhatikan Presiden Jokowi,” kata dia.
Selain itu menurut Mahfudz, pertimbangan lain adalah calon Kabin harus memiliki rekam jejak yang memiliki komitmen untuk penegakkan Hak Asasi Manusia dalam operasi intelijen.
Dia menjelaskan salah satu semangat dalam undang-undang intelijen adalah fungsi inteligen harus mengembangkan smart power bukan hard power.
“Hard power cenderung melahirkan pelanggaran HAM dalam operasi intelijen,” kata dia.
Mahfudz mengatakan dalam penyusunan Undang-Undang Intelijen banyak masukan dari lembaga swadaya masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang menekankan pentingnya smart power dan komitmen penghormatan HAM dalam operasi intelijen.

()

()