Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence (ist)
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence (ist)

Berkaitan dengan rencana kunjungan Wakil Presiden AS Mike Pence ke Indonesia 20-21 April mendatang, ada isyarat penting yang disampaikan oleh Direktur Amerika I Kementerian Luar Negeri Adam Tugio. Bahwa kunjungan Wapres Mike Pence ke Jakarta itu juga menekankan pentingnya peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

 

Hal ini mengisyaratkan betapa penting dan strategisnya Indonesia sebagai “pintu masuk” bagi AS untuk menjalin kerjasama strategis dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Dan berbicara tentang ASEAN berarti tiada lain adalah Indonesia, yang ada di benak para penentu kebijakan strategis luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump,

 

Ketika tahun lalu diselenggarakan US-ASEAN Summit di Sunny Land, California, AS, sempat ada manuver beberapa kalangan di pemerintahan Gedung Putih terhadap pemerintah Indonesia, agar ASEAN mengurangi porsi ASEAN Dialog Partner dengan beberapa mitra strategis di luar AS seperti India, Cina dan Rusia. Bahkan kalau bisa, ditiadakan sama sekali.

 

Informasi ini menandakan bahwa ketika AS bermaksud mendesakkan suatu kebijakan terhadap ASEAN, maka Indonesia lah yang senantiasa jadi prioritas pertama pihak AS untuk dilakukan tekanan diplomatik. Selain itu, Indonesia saat ini memang sedang jadi arena perebutan pengaruh antara dua negara adikuasa, AS dan Cina.

Semakin menajamnya persaingan global AS versus Cina tidak saja berlangsung di Asia Tenggara seperti tercermin dalam ketegangan di Laut Cina Selatan, melainkan juga tercermin melalui berbagai krisis yang terjadi di Suriah, Libya, Mesir, Sudan, Sudan, Korea Utara dan Iran.

 

Kegelisahan AS terhadap kebangkitan Cina terlihat engan adanya sejumlah pangkalan militer AS di berbagai negara seperti Jepang, Guam, dan Australia yang melingkari wilayah Cina. Bahkan Filipina, sekutu tradisional AS,  dalam rangka merespons konflik Laut Cina Selatan dengan Cina, telah menawari AS untuk menyewa wilayahnya menjadi pangkalan militer. Perkembangan yang sudah terlihat sejak tahun 2012 lalu itu, mengindikasikan adanya potensi konflik berskala luas dengan Cina dalam beberapa waktu ke depan.

 

Belum lagi dengan kekhawatiran AS terhadap semakin canggihnya persenjataan nuklir Cina belakangan ini. Sehingga sejak 2012 lalu misalnya, AS telah mengeluarkan dana sebanyak 10 juta US $ per tahun untuk pengembangan, tes dan penempatan rudal, untuk mengantisipasi ancaman nuklir Cina.

 

Berdasarkan informasi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Cina telah mengembangkan 130 senjata misil nuklir dari rencana membuat 190 buah. Disamping itu, Cina juga terus memodernisasi militer mereka dengan memperkuat atau memperbanyak anti-satellite,stealth, dan pesawat tempur.

Sementara itu, berdasarkan data dari Stockholm International Peace Research Institute menyatakan bahwa anggaran pertahanan Cina mencapai lebih dari US $ 100 trilyun dan terus menambah budget pertahanan mencapai US $ 120 trilyun.

 

Pertaruhan Ekonomi dan Energi AS di Indonesia

 

Lantas, bagaimana dampaknya bagi Indonesia di tengah persaingan global AS versus Cina? Sebenarnya ada sebuah fakta yang juga cukup mencemaskan. Sebab ini terkait dengan potensi ancaman bagi kawasan Indonesia Timur.

 

Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Global Future Institute, AS telah menggelar kekuatan militernya di Indonesia Timur antara lain melalui  Expeditionary Strike Group (ESG) dan Amphibious Ready Group (ARG). Kedua kekuatan militer AS ini disiapkan untuk mengantisipasi apa yang mereka istilahkan sebagai ketidakstabilan di kawasan Timur Indonesia seperti Papua, khususnya di wilayah yang berdekatan atau terhubung dengan keberadaan Freeport.

 

Dengan anggaran pertahanan sebesar 600 juta US $, maka dana Amerika Serikat ini jauh lebih besar daripada kombinasi seluruh dana pertahanan dari beberapa negara seperti Rusia, RRC, India, Jepang, Inggris, Perancis dan beberapa negara maju di Eropa. Apalagi di era pemerintahan Trump, anggaran belanja pertahanan justru semakin meningkat dibanding pada era kepresidenan Barrack Obama.

 

Kehadiran beberapa perusahaan Amerika di Indonesia juga pastinya melatari pertemuan Wakpres Pence dengan Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla. Seperti kita ketahui, beberapa perusahaan  raksasa AS mendominasi proyek migas, emas dan tembaga di Indonesia. Di minyak, ada ExxonMobil yang mengelola ladang-ladang minyak di negeri ini. Salah satu ladang minyak yang sempat mengundang kontroversi adalah blok Cepu, Bojonegoro.

 

Belum lagi PT Freeport Indonesia, perusahaan emas dan tembaga kelas dunia yang beroperasi di kompleks tambang pegunungan Grasberg dan Ertsberg di Mimika, Timika, Papua.

 

Di sektor pertambangan lain juga ada raksasa Newmont. Lewat PT Newmont Nusa Tenggara, perusahaan tambang emas asal AS ini beroperasi di Lapangan Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

Di bisnis jasa keuangan, beroperasi Citigroup lewat Citibank yang sudah cukup lama bermain di pasar Indonesia. Tahun lalu, Citibank masuk jajaran 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia, serta menjadi bank asing teratas di Indonesia. Citibank juga memiliki jaringan di kota-kota besar di Indonesia.

 

Singkat cerita, pertaruhan AS di Indonesia, utamanya di sektor pertambangan dan migas, boleh dikatakan cukup besar. Sehingga adanya manuver dari Cina untuk semakin menjalin hubungan erat dengan Cina, tentunya sangat mengkhawatirkan Washington.

 

Apalagi Cina juga dikabarkan sedang mengincar pertambangan di pegunungan Grasberg dan Ertsberg di Mimika, Timika, Papua, yang belum semuanya dieksploitasi oleh PT Freeport Indonesia. Di pegunungan ini masih terkandung biji tembaga, uranium, dan emas. Inilah salah satu alasan yang dikabarkan kenapa AS mendirikan pangkalan militer di Darwin.

 

Kecemasan AS semakin menjadi-jadi ketika PetroChina sudah mendapatkan kontrak kerja sama migas dengan Pertamina di Sukowati dan Tuban, lapangan migas yang bertetangga dengan Blok Cepu.

 

Kalau kita telisik lebih cermat, memang dalam beberapa tahun terakhir, boleh dibilang Cina merupakan investor paling agresif di sektor migas Indonesia. Pada awal 2002, CNOOC mengakuisi seluruh operasi migas Repsol-YPF senilai US$ 585 juta, sehingga menjadikannya produsen minyak lepas pantai terbesar di Indonesia dengan output 125.000 barel per hari.

 

 

 

Persaingan Global AS versus Cina di ASEAN

 

Persaingan AS versus Cina di ASEAN itu sendiri memang mulai semakin nyata pada 2011, ketika berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-19 di Nusa Dua Bali, 17-19 November 2011. Yakni, ikutnya AS dan Cina dalam hajatan besar 11 negara anggota Asean.

 

Cina, misalnya. Negeri Tirai Bambu ini merangkul negara-negara anggota Asean untuk meresmikan Asean-Cina Centre (ACC). Untuk mendirikan ACC, Cina rela menjadi penyumbang terbesar hingga 90%, sementara sisanya dibagi rata 11 negara anggota Asean. Tujuan utama ACC adalah memperkuat perdagangan dua arah antara negara-negara Asean dan Cina.

 

Bila Cina merangkul Asean lewat jalinan ACC, AS datang dengan konsep Trans Pacifik Partnership (TPP) yang digagasnya. Inti dari konsep tersebut adalah menjadikan pasar Asean sebagai pasar baru bagi tujuan ekspor AS. Posisi Asean memang sangat penting bagi ekonomi dunia.

 

Dengan jumlah penduduk 558 juta jiwa dan sumber daya alam yang sangat berlimpah, Asean bakal menjadi penentu bagi masa depan Asia Timur dalam menggeser hegemoni ekonomi dunia. ASEAN juga akan menjadi pendukung ekonomi negara-negara industri Asia, seperti Cina, India, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

 

Dalam konteks tersebut di atas, maka frase yang digunakan Direktur Amerika I Kementerian Luar Negeri Adam Tugio, yang menekankan pentingnya peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, maka frase “menjaga stabilitas dan perdamaian” maka tiada keraguan lagi bahwa hal itu dilatari oleh persaingan yang semakin tajam antara AS versus Cina di kawasan ASEAN, dan Indonesia pada khususnya.

 

Hendrajit