Mardani Ali Sera

Jakarta, Aktual.com – Ketua Dewan Perwakilan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritisi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mardani menyatakan, dari sisi kepemimpinan arah political will perusahaan plat merah Indonesia ini tidak jelas.

“Mestinya, Presiden (Joko Widodo, red) dalam hal ini bisa mengajak DPR betul betul me-security BUMN dari segala intervensi yang tidak sesuai dengan Good Corporate Government,” kata Mardani dalam diskusi rutin digelar partainya secara daring bertajuk “Indonesia Leaders Talk: BUMN antara Aset dan ATM Penguasa”, Jumat (30/10).

Mardani mengaku, bertujuan menghadirkan data, fakta dan analisa kerangka fundamental, sekaligus memberikan kritik yang membangun pada Pemerintah.

“Kalau mau yang gampang. Cuma marah, update status, ya enggak akan jadi pemenang. Tapi siapa mau, if u stop learning, if you stop reading, if you stop thinking, you stop leading. Kita harus terus belajar, terus berpikir, terus buat analisa, terus membaca biar kita bisa,” ujar Mardani.

Melanjutkan kritikannya, Mardani memaparkan data 10 BUMN terbesar yang pendapatannya sangat jauh lebih kecil ketimbang modal yang diberikan oleh pemerintah pada perusahaan-perusahaan tersebut.

“Mulai dari BRI, Telkom, Pertamina, Mandiri, PLN, Pegadahan, Asahan ,BNI, Pupuk Indonesia, Jasa Raharja, itu pendapatannya Rp43 triliun tetapi modalnya Rp1.859 triliun, Return on Equity-nya cuma 2.2 persen,” papar Mardani.

Seharusnya, kata dia, sesuai standar Good Corporate Goverment pendapatannya musti paling tidak sesuai dengan modal diberikan oleh negara.

Lantas dia menyebut, keberadaan BUMN saat ini masih menjadi “sapi perah”.

“Jelas sekali ini sangat tidak efisien. Sangat sangat jauh dari Good Corporate Government. Return on Equity yang sederhana, minimalnya, setara bunga deposito. Jadi, kalau negara masukin depositu, ya dapat uangnya segitu. Ini masukin dapetnya 2.2,” tutur Mardani.

“Tetapi ini menunjukan betapa bahwa adakah BUMN kita ini aset negara atau atm penguasa. Saya menggunakan kalimat BUMN sekarang ini masih jadi sapi perah. Siapa yang memerah perlu kita zooming lebih detail lagi,” katanya.(RRI)

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Warto'i