Jakarta, Aktual.com – Isu reshuffle juga menghangat saat perhelatan Rapat Pleno Pengurus Besar Nahslatul Ulama (PBNU). Beberapa pos kementerian dirasa perlu dicopot oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Aktivis Muda PBNU, Ahmad Erani Yustika, untuk mengubah sistem perekonomian yang saat ini masih liberal dan pro asing, pemerintah terutama presiden harus berani menata menteri-menteri di pos perekonomian agar memiliki keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan, bukan ke asing.

“Sebab kalau tidak (dilakukan reshuffle), hanya akan melanggengkan kebijakan yang liberal seperti selama ini yang sudah dijalankan,” sebut Erani di sela acara Rapat Pleno PBNU di Ponpes Kempek, Cirebon, Senin (25/7).

Menurutnya, selama ini menteri-menteri yang ada di pos perekonomian belum tepat. Tapi peluang untuk memperbaikinya masih ada, selama presiden mau melakukan perubahan atau reshuffle.

“Saya berharap beberapa pos (ekonomi) yang vital harus diganti. Karena stok (SDM) ada, tinggal seberapa jauh presiden memiliki keyakinan terkait figur itu agar punya komitmen sama dengan presiden,” urai Erani.

Ketika dikonfirmasi, pos kementerian mana yang paling layak di-reshuffle? Erani menyebut, Kementerian PPN/Bappenas yang paling awal harus dicopot. Pasalnya, posisinya sangat vital.

“Selanjutnya, pos yang vital lainnya dan perlu di-reshuffle, adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM. Sehingga ideologinya harus sama seperti kemauan presiden,” saran Erani.

Apalagi, di mata dia, sejauh ini di pos kementerian ekonomi belum ada radikalisasi kebijakan. Bahkan, paket kebijakan yang diterbitkan pemerintah dirasa belum radikal. Sehingga tidak menjadi solusi secara mendasar.

Dia mencontohkan terkait praktik perbankan yang belum berpihak kepada sektor mikro. Sehingga kucuran kredit untuk sektor kerakyatan pun tak lebih dari 20 persen. Padahal di negara tetangga seperti Malaysia, laju kreditnya sudah mencapai 35 persen.

Pun demikian di pasar modal, dimana investornya masih didominasi asing sebanyak 60 persen.

Sementara terkait penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI), nyatanya tidak menjadi solusi menyejahterakan rakyat Indonesia, terutama yang si pedesaan.

“Yang ada hanya menguras SDA (sumber daya alam) kita. Cuma sayangnya pemerintah masih getol menarik investor asing,” cetus dia.

Untuk itu, NU harus mengambil peran penting dalam konteks ini. Salah satunya, kembangkan sistem ekonomi yang terikat dalam jamaah.

“Selama ini, mereka melakukan ekonomi tidak terikat dalam satu jamaah yang kuat. Sehingga hanya sebagai predator, pelaku ekonomi saling memangsa dan saling mematikan. Berbeda kalau dalam satu jamaah,” pungkas pakar ekonomi Universitas Brawijaya ini.

 

Laporan: Bustomi

()