Pelalawan, Aktual.com – Pertanyaan di atas adalah judul opini saya, sekaligus menggambarkan kerisauan yang membuncah.

Pertanyaan itu sebetulnya adalah akumulasi dan kesimpulan dari banyak pertanyaan dikepala, ketika menyaksikan kemiskinan di pelataran sungai, dipinggir kota, manakala ketika mereka mencari ikan di sungai yang tidak lagi jernih, manakala mereka bertukang ditengah terik panas matahari yang membakar, sembari menatap kepongahan cerobong asap pabrik seperti hantu raksasa sedang bersiap memangsa para pribumi yang dengan
kepolosan bergumam dalam hati “kepada siapa perihal ini hendak dikadu, dan sampai kapan?”

Ataukah memang sudah lumrah di era globalisasi dan cengkraman kapitalisme ini, ketidak adilan adalah hasil dari peperangan ideologi dan kekuasaan hingga akhir zaman? Masihkah ada secercah harapan bahwa kapitalisme itu berdamai dengan alam dan manusia?

Tentu saja, tidak semua kita sepakat bahwa para korporasi dan konglomerasi itu merugikan. Tidak sedikit yang menikmati dan menjadikan sumber rezeki. Tidak sedikit yang terbantu lewat CSRnya. Tapi kalau mau jujur, berapa persenkah? Apakah para korporasi itu sudah benar?

Benar menerapkan apa yang dicetus John Elkington (1994) dalam bukunya berjudul Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business yaitu konsep keberlanjutan: planet, people dan profit. Dimana Planet: tanggung jawab perusahaan pada keberlanjutan daya dukung alam, lingkungan;

People: tanggung jawab perusahaan pada stakeholder. Baik itu karyawan maupun masyarakat sekitar operasional perusahaan;
Profit: tanggung jawab perusahaan kepada shareholder, Keuntungan.

Kalau mau jujur, sudahkah budaya akan kelestarian alam untuk anak cucu kita masih dipegang teguh oleh seluruh pihak dan korporasi? Dan kekuasaan pemerintahan selaku regulator menjadi salah satu kunci ini semua bisa terlaksana, diantaranya dengan menyelesaikan revisi UU Cipta Kerja khususnya cluster lingkungan yang tersisa satu tahun lagi seperti amanat Mahkamah Konstitusi.

Mungkin saja, zaman dan teknologi sudah sedemikian rupa memajukan kita. Tapi ada satu yang tidak boleh berubah yaitu karakter.
Semua pihak khususnya para pelaku usaha mesti clean and clear untuk jujur menerapkan keberimbangan lingkungan, kesejahteraan mayarakat dan keuntungan perusahaan.

Jangan lagi pencemaran lingkungan dilakukan. Jangan lagi daerah aliran sungai digarap demi keuntungan. Jangan lagi anak-anak tempatan diabaikan. Sebab, jika tidak, berarti kapitalis dengan sengaja membuat kita tidak berdaulat atas lingkungan kita.

Itu berarti, lonceng peperangan tidak akan berkesudahan. Sebab semangat perlawanan itu akan terus diwariskan. Akan selalu ada pengibar panji perjuangan. Bukalah kitab-kitab sejarah. Dan Itu pasti.

Abdullah, Anggota DPRD Pelalawan

Jumat (7/10).

(Ikhwan Nur Rahman)