Menkeu Sri Mulyani, bersiap mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/2). Rapat ynag juga diikuti Gubernur BI Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah tersebut, membahas penjelasan pemerintah atas RUU AFAS sekaligus tanggapan fraksi-fraksi, serta pengambilan keputusan terhadap besaran premi restrukturisasi perbankan. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah akan mengambil langkah drastis dan tegas dalam pengendalian impor terkait kondisi neraca pembayaran yang makin tidak menggembirakan.

“Di Indonesia, salah satu yang dianggap harus dikendalikan adalah neraca pembayaran kita yaitu defisit transaksi berjalan,” kata Sri Mulyani dalan konferensi pers bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Gubernur BI Perry Warjiyo usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (14/8).

Menkeu menyebutkan defisit transaksi berjalan Indonesia pada kuartal I 2018 hanya sekitar 2 persen, namun pada kuartal II ini mencapai 3 persen dari GDP.

“Karena itu Bapak Presiden memberikan instruksi yang sangat tegas bahwa kami semua di kabinet harus melakukan langkah langkah untuk mengamankan neraca pembayaran terutama pada defisit transaksi berjalan,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa impor barang konsumsi, bahan baku dan barang modal meningkat luar biasa tinggi pada kuartal II 2018.

“Ekspor memang pertumbuhannya cukup bagus, double digit, namun impornya jauh lebih tinggi, dan pertumbuhannya double digit, ” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Andy Abdul Hamid