Anggota DPR fraksi PKS Jazuli Juwaini tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Jumat (7/7/2017). Jazuli yang juga Ketua Fraksi PKS diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong) terkait kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Fraksi PKS DPR menekankan pentingnya proses dialog yang dilakukan antara negara dengan masyarakat. Tradisi ini dinilai Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menilai, dialog merupakan sebuah tradisi penting yang harus dipelihara untuk kepentingan bangsa dan negara.

Hal ini diungkapkannya dalam acara halal bihalal yang digelar Fraksi PKS dengan sejumlah tokoh ormas Islam di Komplek DPR, Kalibata, Selasa (25/7).

“Acara ini sejak awal kita niatkan untuk mempererat silaturahim, meminta nasihat dan doa dari alim ulama serta sarana untuk menguatkan forum dialog dengan ormas Islam terhadap berbagai kebijakan negara yang dirumuskan oleh DPR bersama pemerintah,” kata Jazuli.

Acara ini sendiri dihadiri oleh Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri, Presiden PKS HM. Sohibul Iman, serta perwakilan fraksi-fraksi DPR yang lain dan para Ulama Habaib.

Anggota Komisi I ini mengemukakan, bahwa ini bukan kali pertama Fraksi PKS mengundang ormas khususnya ormas Islam, dan tradisi ini akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan intensitasnya ke depan karena peran ormas sangat strategis bagi pembangunan dan kemaslahatan bangsa.

“Kita ingin menyampaikan informasi hasil-hasil legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPR sambari meminta masukan agar proses bernegara ini semakin berkualitas dalam upaya menguatkan keberpihakan negara pada aspirasi kerakyatan, keummatan, dan pengokohan nasionalisme Indonesia,” tandasnya.

Tradisi dialog dan partisipasi ormas dan publik secara luas, menurut Doktor Manajemen UNJ ini, adalah satu keniscayaan dalam upaya menghadirkan demokrasi yang semakin matang dan berkualitas.

“Beda penyelenggaraan negara yang demokratis dan otoriter ya pada proses partisipasi dan dialog ini. Negara sebagai pengambil keputusan pada dasarnya hanya memutuskan apa yang menjadi aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan rakyat sehingga negara tidak bisa bertindak sepihak,” tegas Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten III ini menekankan kebijakan negara yang dilakukan secara sepihak dan mengabaikan proses partisipasi dan dialog publik hanya akan menimbulkan polemik dan tentu saja kemunduran dalam demokrasi.

“Melalui acara ini Fraksi PKS berharap terjalinnya sinergi dan kerjasama yang lebih kokoh dan erat antara PKS sebagai partai politik dan ormas-ormas Islam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan demokrasi yang bermartabat,” pungkasnya.

(Teuku Wildan A)

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Teuku Wildan
Editor: Eka