Jakarta, Aktual.com-Kesenjangan pembangunan antara Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Banten membuat miris Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Dalam kunjungannya ke Propinsi Banten, Jumat (18/11), Tjahjo menyaksikan sendiri bagaimana kesenjangan pembangunan di daerah tersebut.

“Banten itu kan berbatasan dengan Ibukota Negara, masa MCK (mandi, cuci, kakus) saja belum tertangani. Saya lihat sendiri disana,” terangnya kepada wartawan, Jumat (18/11).

Kepada Pelaksana Tugas Gubernur Banten Nata Irawan, Mendagri minta segera dianggarkan pembangunannya. Terlebih Program MCK merupakan Program Ibu Negara Iriana Joko Widodo melalui Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) dengan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Seluruh Indonesia, termasuk PKK Propinsi Banteng.

“Program Ibu Negara juga program MCK dengan OASE dan PKK di Tanggerang itu ya berbatasan dengan pelabuhan,” katanya.

Selain soal MCK, Tjahjo yang sudah menegur Pemprop Banten juga menyoroti perencanaan pembangunan. Dimana dalam prosesnya tidak dilakukan dengan mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya.

“Kemarin juga sama, bangun jembatan penyeberangan anak-anak sekolah sulit mulai dibangun. Ini daerah besar, daerah potensi,” ucapnya.

Permasalahan tersebut sebenarnya simpel, bukan semata-mata karena salah urus. Harusnya dari awal perencanaan dilakukan dengan baik, yakni dengan melibatkan seluruh stake holder dari propinsi, kabupaten, kecamatan, desa hingga tokoh-tokoh masyarakat setempat.

“Bukan salah urus, ini masalah koordinasi. Perencanaan itu harus baik, libatkan Pemda, kecamatan, desa dan masyarakat setempat. Apa yang dibutuhkan, jangka pendek ini apa, jangka panjang apa,” demikian Tjahjo.

*Soemitro

()

()