Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menghadiri pembukaan acara "Pathways to Prosperity" dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10). Agenda tersebut membahas tentang perkembangan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi. ANTARA FOTO/ ICom/AM IMF-WBG/Nicklas Hanoatubun/wsj/2018

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ingin laporan keuangan pemerintah pusat tidak hanya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi juga sehat.

“Sehat itu artinya bahwa dari sisi belanja operasional bisa dibiayai oleh pendapatan operasional,” katanya usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (PPAPBN) TA 2018 di Jakarta, Kamis (4/7).

Ia mengatakan bahwa tidak semua belanja pemerintah bisa menjadi ekuitas sehingga tidak terlihat ada kenaikan pada neraca.

Fakta tersebut, kata dia, disebabkan oleh banyak belanja modal yang dilakukan di daerah dan tidak terekap di dalam LKPP. Selain itu, belanja pemerintah pusat juga banyak yang kemudian dihibahkan ke daerah.

Hal tersebut menyebabkan catatan di pemerintah pusat menjadi kurang. “Karena tidak semua belanja yang dilakukan pemerintah tercatat atau terekam dalam bentuk tambahan aset di pemerintah pusat,” imbuhnya.

Dia juga mengakui kurangnya konsolidasi tentang laporan neraca pemerintah daerah.

Karena itu, dia berharap kepada pihak yang berkepentingan untuk tidak hanya membaca laporan neraca di pemerintah pusat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Meski demikian, Menteri Sri Mulyani bertekad untuk terus menjaga agar neraca dan laporan keuangan pemerintah tidak hanya mendapat predikat WTP, tetapi juga sehat.

Ia mengatakan ingin belanja operasional bisa dibiayai oleh pendapatan operasional sehingga tidak mengalami defisit,  demi menjaga daya tahan keuangan negara.

(Arbie Marwan)