Jakarta, Aktual.com — Pemerintah mengusulkan untuk menganggarkan Rp44 triliun guna mempercepat upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia menjadi tenaga profesional melalui pelatihan dan pendidikan vokasional untuk lima tahun mendatang.

“Soal anggaran, diperkirakan untuk lima tahun ke depan perlu sekitar Rp44 triliun. Itu kurang dari 10 persen dari anggaran pendidikan umum yang sebesar Rp414 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/4).

Rizal seusai pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di kantornya, mengatakan pihaknya mengusulkan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar menjadi tenaga profesional Indonesia melalui pelatihan dan pendidikan vokasional yang masif.

Usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Jokowi dan akan dibahas dalam rapat kabinet.

Menurut Rizal, dasar analisa anggaran pelatihan dan pendidikan vokasional yang diusulkannya itu lantaran selama ini program kejuruan itu secara fisik sudah tersedia berupa sekolah kejuruan atau Balai Latihan Kerja (BLK).

“Fisiknya sudah ada. Yang penting itu ‘trainer’-nya (pelatihnya). Nanti di tiap BLK akan ada ‘country partner’ dan ‘cooperate associate’,” katanya.

Rizal menjelaskan, “country partner” adalah kerja sama dengan negara lain dalam hal pelatihan seperti penyediaan instruktur, kurikulum dan peralatan kerja.

“Misal, Jerman yang bagus di permesinan atau otomotif. Nanti infrastruktur dan peralatan kita kerja sama dengan Jerman,” katanya.

Sedangkan “corporate associate” adalah peran perusahaan di industri terkait dari negara pemberi bantuan yang turun langsung menyesuaikan pengajaran sesuai tren industri yang ada.

“‘Corporate associate’ itu perusahaan yang terkait, misalnya perusahaan terkait seperti BMW, Mercy, pengajarnya akan langsung dari perusahaan itu,” katanya.

Rizal menambahkan, meski secara fisik lembaga pelatihan dan pendidikan vokasional sudah tersedia, skalanya yang kecil akan dibuat lebih masif.

Ia juga menginginkan agar ada spesialisasi lembaga pelatihan sesuai sektor unggulan di daerah setempat.

“Jadi ada spesialisasi masing-masing. Terutama di sektor unggulan kita agar dapat kompensasi dan pengkajian lebih tinggi,” katanya.

Menaker Hanif Dhakiri, dalam kesempatan yang sama, mengatakan selama ini dua pola pelatihan dan pendidikan berupa “country partner” dan “corporate associate” tersebut telah dilakukan pihaknya.

“Pengalaman di Kemenaker, kami sudah pakai pola itu. Tapi ini yang hendak kami dorong menjadi masif. Pokonya agenda kami mau dorong percepatan dan masifikasi,” katanya.

(Antara)

(Arbie Marwan)