Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri) didampingi Mensos Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Kepala BNPB Laksamana Muda TNI Willem Rampangilei (kanan) bersiap melakukan koordinasi penanganan bencana asap di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (28/10). Pemerintah melalui BNPB akan memperbanyak hujan buatan untuk membantu menangani kebakaran lahan dan hutan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/15.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sikap Presiden Jokowi tegas menolak perpanjangan kontrak Freeport.

Hal itu disampaikan konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (19/11).

“Catat dengan tebal ya, pemerintah dan presiden dengan tegas menolak perpanjangan kontrak Freeport,” tegas Luhut. (Baca: Kata Fadli Zon, Sudirman Said Begitu Mengistimewakan Freeport)

Luhut menegaskan, keputusan ini merupakan harga yang tak bisa ditawar dan diubah lagi.

Secara tegas Luhut juga mengaku tak pernah sekalipun terlibat dan bertemu dengan petinggi PT Freeport untuk membahas masalah kontrak. “Tidak pernah,” tegas Luhut.

Seperti diketahui, saat disingung sikap Menteri ESDM Sudirman Said tentang pelaporan itu, Luhut mengatakan bahwa menteri ESDM belum mendapatkan perintah untuk melaporkan ke MKD.

“Presiden mengatakan kepada saya bahwa dia tidak pernah menginstruksikan Sudirman untuk mengajukan laporan itu ke MKD, tapi beliau tahu siapa orang-orang di belakang sudirman yang mengatur plot itu,” tukas Luhut sebagaiman dikutip Harian berbahasa Inggris The Jakarta Post.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengklaim sebelum melakukan pelaporan dugaan pertemuan petinggi Freeport itu, sudah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Selain itu, Sudirman kembali mengklaim baik presiden maupun wakil presiden mendukung langkahnya melapor ke MKD. Karena itu, dia merasa percaya diri dan berani mengadu ke DPR.

Artikel ini ditulis oleh: