Menpora Tidak Paham Terbitkan Sembilan Syarat Pencabutan Sanksi PSSI

Jakarta, Aktual.com – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, memberikan sembilan syarat bagi PSSI, jika sanksi pembekuannya ingin dicabut oleh pihaknya. Salah satu syaratnya adalah, mampu menjuarai turnamen internasional.

Syarat tersebut tercantum pada poin nomor delapan, yang menyebutkan menjamin bagi tercapainya prestasi tim nasional sebagai juara satu dalam ajang Piala AFF 2016, SEA Games 2017, lolos kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Asian Games 2018.

Jika dilihat dari syarat tersebut, sudah dipastikan Indonesia tidak bisa mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2018 karena pertandingan seharusnya dilakukan Juni 2015 bersamaan dengan kualifikasi Piala Asia.

Untuk kejuaraan lain, peluangnya memang masih terbuka, jika pembekuan secepatnya dicabut. Pasalnya, Tim Nasional Indonesia, tidak akan bisa bertanding di kejuaraan internasional dalam kalender FIFA, selama sanksi untuk induk sepakbola Indonesia itu belum dicabut.

Tapi sepertinya, Menpora Imam Nahrawi, tidak mengerti akan syarat yang diberikannya itu. Imam justru menilai, syarat tersebut sebenarnya mudah untuk dijalani PSSI yang dipimpin oleh La Nyalla Mahmud Mattalitti, untuk mengikuti syarat tersebut.

Namun, Menpora Imam Nahrawi tetap dalam keputusannya dan tetap berharap PSSI bisa menerima syarat yang diajukan.

“Sesungguhnya itu mudah. Pemerintah butuh komitmen. Seandainya mereka bilang iya, syarat akan kami penuhi. Itu sudah menjadi komitmen awal untuk buktikan jika itu niatan baik,” kata Imam Nahrawi di Kantor Kemenpora Jakarta, Kamis (3/3).

Sembilan syarat pencabutan sanksi pembekuan PSSI itu, disampaikan oleh Menpora Imam Nahrawi di sela rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, Rabu (2/3).

Berikut sembilan syarat Kemenpora untuk pencabutan pembekuan PSSI:

1. Menjamin eksistensi atau kehadiran pemerintah dalam tata kelola persepakbolaan         nasional yang dilakukan oleh PSSI melalui pengawasan dan pengendalian yang ketat     oleh pemerintah.
2. Menjamin adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban PSSI kepada AFC dan       FIFA, bahwa keterlibatan pemerintah dalam perbaikan tata kelola sepakbola nasional     di PSSI merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dan bukan sebagai bentuk       intervensi pemerintah.
3. Mengedepankan ketaatan terhadap sistem hukum nasional.
4. PSSI berkomitmen secara konsisten terhadap perbaikan tata kelola sepakbola untuk     kepentingan peningkatan prestasi olahraga sepakbola nasional.
5. Menjamin adanya keterbukaan informasi publik yang akuntabel dalam bentuk                 pelaporan atau publikasi.
6. Menjamin terselenggaranya pola pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang       profesional, berkualitas, serta transparan.
7. Menjamin tidak adanya pengaturan skor dan pola kartel dalam pengelolaan                   persepakbolaan nasional serta pemenuhan jaminan perlindungan bagi pelaku               olahraga profesional.
8. Menjamin bagi tercapainya prestasi tim nasional sebagai juara satu dalam event : 1)     Piala AFF tahun 2016; 2) SEA Games tahun 2017 ; 3) Lolos Kualifikasi Piala Dunia         tahun 2018; dan 4) Asian Games XVIII tahun 2018;
9. Mempercepat diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai yang diharapkan     pemerintah dengan tetap memperhatikan Statuta FIFA paling lambat harus                   dilaksanakan akhir bulan April 2016.

Artikel ini ditulis oleh: