Jakarta, Aktual.com – Menteri Sosial Idrus Marham enggan disalahkan jika Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, pada beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk ini bukanlah efek dari pemerintah yang terfokus dalam pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru tanah air.
“Bukan, tidak seperti itu melihatnya. Ini kan prosesnya panjang. Apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi dengan ada infrastruktur itu, dengan adanya jalan-jalan, saya kira itu satu awal yang baik dan implikasinya sudah ada,” kata Idrus di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (29/1).
Menurutnya, implikasi dari pembangunan infrastruktur sudah nampak dalam penurunan harga beberapa produk, seperti semen dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Misal yang tadinya beli semen saja sampai berapa, bensin sampai Rp 80 ribu, sekarang sudah cukup bagus,” jelas Idrus.
Ia berdalih bahwa pembangunan infrastruktur pun sudah dilakukan secara integrasi dan terpadu, khususnya di tempat-tempat yang masih sulit diakses.
“Seperti apa sih konsep terpadu dan menyeluruh, karena misal di sana Asmat kondisinya bagaimana? Rawa-rawa, tranportasi, infrastuktur, masih sangat minim, kemudian belum lagi pola hidup rakyat,” ujar Idrus.
Kembali ke masalah KLB gizi buruk Asmat, Idrus menjelaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Menurutnya sudah ada beberapa kesimpulan yang dicapai.
“Mungkin minggu depan ini menurut Ibu Puan Maharani (Menko PMK), kita akan rapat kembali dan kita akan menentukan bagaimana program-program yang lebih konkrit secara terpadu dan menyeluruh,” kata Idrus.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi peran pemerintah terkait KLB di Asmat. Dia menilai pemerintah selama ini terlalu mementingkan pembangunan fisik sehingga lalai membangun sumber daya manusia di Papua.
“Bukan hanya di Asmat, angka gizi buruk di Pulau Jawa juga masih tinggi. Di tengah pembangunan infrastruktur yang jor-joran, tingginya angka gizi buruk ini seharusnya jadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah,” kata Fadli dalam pesan tertulisnya, Jumat 26 Januari 2018.
Pewarta :Teuku Wildan A.
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
