Jakarta, Aktual.com – Tindakan Ketua Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel, yang menjadi saksi yang meringankan bagi mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman, dalam kasus dugaan tindak pidana terorisme dinilai telah mencoreng pemerintah.

Apalagi Immanuel tercatat sebagai salah satu komisaris perusahaan BUMN. Padahal, langkah pemerintah sudah tegas bahwa setiap tindakan terorisme perlu dihukum dengan tegas dan tidak bisa dibiarkan semakin tumbuh di masyarakat.

Relawan Jokowi yang juga pegiat media sosial Ninoy Karundeng menegaskan, pembelaan seorang komisaris perusahaan BUMN terhadap Munarman semakin menggambarkan peta BUMN sebagai sarang teroris.

“Erick Thohir harus membayar mahal. Jokowi tentu kecut melihat anak emasnya, atau malah bangga, komisaris BUMN, menjadi pembela teroris Munarman. Perlu diketahui, Munarman inilah yang melatih, komandan dari 6 teroris yang tewas karena melawan aparat di KM 50,” tulis Ninoy, yang dishare ke media dikutip, Kamis (24/2).

Bahkan, ia mengibaratkan, pembela teroris dapat ditafsirkan sebagai bagian dari teroris itu sendiri. Menurut Ninoy, fakta tentang keterlibatan Munarman dalam jaringan teroris, undoubtable, proven.

Tak diragukan lagi dan Munarman adalah pentolan yang membina para teroris yang mengawal pentolan FPI Rizieq Shibab. Yang ditembak di kasus KM 50 karena menyerang polisi dengan bukti senjata api.

“Menjadi saksi meringankan Munarman, dengan alasan Jokower harus pemaaf adalah alasan yang salah besar. Teroris tidak perlu dibela. Dan, Jokower seperti saya tak akan pernah memaafkan teroris. Teroris harus ditumpas,” tegasnya.

Bagi Ninoy, sikap Immanuel tersebut juga dipastikan akan membuka kedok kehancuran bagi Jokowers, jika Noel membawa nama Jokowers. Kata dia, para Jokowers, pendukung Ganjar Pranowo pun akan kecewa berat jika dibawa ke gerbong pendukung teroris Munarman.

Menurut Ninoy, kekejaman teroris yang menghancurkan gereja, hotel, vihara, bahkan serangan ke Mako Brimob dengan menggorok aparat keamanan, pemboman di Bali, Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, dan sebagainya adalah kekejaman tak terperikan. Ia mengibaratkan, ketika seorang teroris seperti dibela, maka yang terjadi adalah kehancuran ideologi.

“Maka sangat tidak bisa diterima Komisaris BUMN menjadi saksi meringankan bagi Munarman.

“Yang dilakukan oleh Noel semakin menegaskan radikalisme, intoleransi dan BUMN menjadi sarang teroris semakin mendapatkan legitimasinya. Setelah teroris Kimia Farma, teroris Krakatau Steel, dan dua BUMN lainnya. Sangat menyedihkan kondisi BUMN Indonesia,” tegasnya.

Ninoy meminta, Jokowi sebagai pengguna dan bos para relawan, termasuk Joman, harus melakukan evaluasi menyeluruh. Kata dia, calon presiden manapun yang didukung oleh Jokowi, yang ternyata didukung oleh pendukung teroris pasti akan kehilangan suara. Termasuk Erick Thohir. Bahkan Ganjar Pranowo, sekali pun.

“Erick Thohir pun harus mengambil sikap ketika Immanuel Ebenezer menyatakan Munarman bukan teroris di persidangan. Sementara Erick Thohir tengah berusaha membersihkan terorisme dan intoleransi di BUMN. Kecuali Erick Thohir menuju kepada inklinasi dan kecenderungan menggalang kelompok HTI, eks-FPI untuk tujuan politik. Nyapres 2024. Gak bakalan Erick Thohir laku jika menggalang kelompok garis keras, dan bahkan pendukung teroris,” tegasnya.

Sementara, Sekjen DPC Repdem Kota Bandung Irfan Khairullah juga meminta agar Erick Thohir mengevaluasi sikap Noel. Apalagi, menurut Irfan, Munarman dikenal sebagai jejaring terrorisme yang juga lihai dalam kerja kerja penggalangan kader, pelopor dan kolaborator jelas merupakan musuh negara.

Untuk itu langkah negara di dalam menjerat Munarman dan semua jejaringnya sudah sepatutnya mendapat dukungan penuh. Apalagi, relawan Jokowi Mania (JoMan) juga dinilai tidak memiliki basis massa dan hanya mencari sensasi bahkan tidak termasuk grup relawan Jokowi papan atas.

“Adalah satu langkah keliru ketika ada salah seorang Komisaris salah satu perusahaan berplat merah milik negara justru bergerak melawan apa yang sedang menjadi langkah kongkrit negara dalam menjerat Munarman,” tegas Irfan.

Menurut Irfan, apa yang dilakukan oleh Immanuel Hebenezer sebagai tindakan yang kontradiktif terhadap langkah negara di dalam memberantas terrorisme. Apalaagi sebagai komisaris mendapat gaji dari negara.

“Kami meminta menteri BUMN Erick Tohir sesegera mungkin melakukan tindakan konstitusional memberhentikan Imanuel Hebenezer secara tidak hormat,” tegasnya.

(Wisnu)