Menkumham Yasonna H Laoly memberikan keterangan terkait pengaktifan kembali kepengurusan Golkar Munas Riau di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Kamis (28/1). Menkumham resmi mengaktifkan kembali SK Kepengurusan Partai Golkar Munas Riau untuk enam bulan ke depan agar partai Golkar dapat melaksanakan Musyawarah Nasional dengan segera dan menyelesaikan konflik internal. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc/16.

Jakarta, Aktual.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam Musyawarah Kerja Nasional IV Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk merangkul pihak-pihak internal partai yang bersebrangan.

“Maka akomodasikanlah teman-teman yang di seberang, ini adalah langkah rekonsiliasi,” kata Yasonna dalam Mukernas IV PPP di Ancol, Jakarta, Rabu (24/2).

Yasonna juga mengajak seluruh pihak yang selama ini berkonflik dalam tubuh PPP untuk mengenyampingkan ego dan meninggalkan segala perbedaan pendapat. Mukernas merupakan momentum yang sangat baik untuk islah.

Dirinya mengingatkan tahapan Pilkada serentak 2017 akan dimulai pada Juni mendatang dan PPP terancam tidak bisa ikut dalam pemilihan kepala daerah tersebut apabila tidak segera melaksanakan islah.

“Doronglah, panggilah teman-teman ini. Sehingga pada saatnya muktamar, semua ada di sana. Karena kalau tidak, tahapan pilkada serentak mulai bulan Juni, bukan saya yang rugi,” kata Yasonna.

Pemerintah menginginkan PPP sebagai partai yang memiliki nilai historis dalam demokrasi di Indonesia, bisa ikut serta dan berperan dalam pembangunan Indonesia melalui berbagai agenda politik.

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Antara