Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menyebut Benny Rhamdani belum mampu melakukan pembenahan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dipimpinnya. Pasalnya menurut Wahyu, Benny selama ini justru lebih banyak terjebak dalam aksi-aksi spontanitas yang bernada populis dan tidak berfokus pada perlindungan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

“Lebih banyak tindakan populis. Dia tidak mempersiapkan infrastruktur dan tata kelola yang sistematis atas kebijakannya,” ujar Wahyu saat diwawancarai Aktual.com, Rabu (27/1) sore.

Padahal, ungkap Wahyu, selama hampir 1 tahun kepemimpinannya, Benny semestinya sudah mampu menguatkan nilai dan spirit perlindungan PMI ke dalam lembaga yang dipimpinnya. Dan, bukan malah sibuk mengurus sesuatu yang bersifat seremonial belaka.

“Kalau serius, semestinya dia mewajibkan penandatanganan fakta integritas perlindungan PMI bagi aparaturnya, bukan malah fakta integritas atas hal yang lain. Itu jauh lebih penting,” jelas dia.

Pernyataan Wahyu juga merespon kegelisahan banyak pegiat pekerja migran dan P3MI terhadap kepemimpinan Benny. Politisi Hanura tersebut dianggap belum mampu memberikan kepastian atas perubahan skema penempatan dan perlindungan PMI.

Misalnya soal pembebasan biaya penempatan PMI atau zero cost. Bagi aktivis buruh migran ini, Benny Rhamdani belum menyiapkan skema kelembagaan yang baik. Wahyu menduga Benny belum berkomunikasi dengan baik kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) terkait biaya yang dialokasikan untuk menyelenggarakan pelatihan bagi calon PMI.

“Sebagian pemda belum mengalokasikan anggaran untuk biaya pelatihan calon PMI. Hal ini mungkin karena Kepala BP2MI juga belum mampu berkomunikasi baik dengan Kepala Daerah,” tuturnya.

(A. Hilmi)