Jakarta, Aktual.com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menekankan agar penyaluran BBM subsidi bagi nelayan dengan kapal di bawah 30 Gross Tonnage (GT) harus dilakukan tepat waktu, jumlah, dan sasaran.
“Saya ingin memastikan nelayan tidak lagi kesulitan mendapatkan solar subsidi karena subsidi itu harus tepat. Ya tepat jumlahnya, waktu, dan sasarannya,” kata Moeldoko saat meninjau Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis (15/12).
Moeldoko mengatakan pemerintah telah mengintegrasikan data nelayan di Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) dengan aplikasi My Pertamina. Hal itu merupakan upaya kolaborasi dari Kantor Staf Presiden (KSP), kementerian/lembaga, dan PT Pertamina (Persero) untuk memangkas hambatan penyaluran BBM bersubsidi.
Menurut Moeldoko, integrasi data antara Kusuka dan MyPertamina itu bermula karena keluhan nelayan dengan kapal di bawah 30 GT yang kesulitan mengakses solar bersubsidi karena persoalan administrasi.
Padahal, ujar Moeldoko, pemerintah sudah mengeluarkan pemberian subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) solar untuk nelayan. Per Agustus 2022, realisasi penyaluran JBT solar subsidi untuk nelayan baru mencapai sebesar 423.502 kiloliter (kl) dari kuota tahun ini sebesar 2,3 juta kiloliter (KL).
“Padahal, 70 persen modal melaut nelayan adalah BBM. Untuk itulah KSP mendorong integrasi data Kusuka agar nelayan dipermudah mendapat BBM dan ini berjalan di lapangan,” ujarnya.
Moeldoko meminta kepada nelayan agar kemudahan mendapat solar subsidi tidak disalahgunakan. Untuk itu, kata dia, perlu pendataan lebih baik agar penyaluran kuota solar subsidi benar-benar tepat sasaran.
“Jangan sampai ini dipenuhi, tapi nanti BBM-nya malah bocor di sana-sini. Pemerintah sudah memberi, nelayan harus menjaganya,” ucap dia.
Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini mengatakan sejak dilakukan integrasi data Kusuka dengan My Pertamina, terjadi kenaikan penyerapan solar bersubsidi untuk nelayan.
Di PPS kota Bitung, kata dia, jika sebelumnya hanya 500 kiloliter per bulan, kini naik menjadi 790 kiloliter per bulan.
“Kenaikannya sembilan puluh enam persen dari penyerapan setahun. Ini bukti pemerintah tidak pernah menyulitkan nelayan untuk mendapat BBM,” kata Zaini.
Salah satu nelayan dengan kapal di bawah 30 GT, Jimmy, mengaku kini sudah tak lagi kesulitan untuk membeli solar bersubsidi. Nelayan yang sudah terdata di Kusuka, bisa langsung datang ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi.
“Puji Tuhan, sekarang kami lebih mudah beli solar. Hanya dengan me-scan barcode saja,” kata dia saat berdiskusi dengan Moeldoko.
Kantor Staf Presiden sebelumnya menginisiasi kesepakatan dalam nota kesepahaman (MoU) penggunaan kartu Kusuka untuk kemudahan akses solar BBM bersubsidi bagi nelayan pada Mei 2022.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Arie Saputra
