Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terus menggenjot pembangunan infrastruktur meski anggaran yang ada tidak mencukupi. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Ekonom Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda mengingatkan pemerintah agar berhati-hati akan bengkaknya jumlah utang saat ini. Sebab dirinya menilai negara tengah terseok-seok melakukan pembayaran atas utang yang ada.

Dia mengakui memang jika mengacu kepada batasan utang dalam Undangan-Undang, masih pada posisi yang relatif aman, namun jika mengacu perbandingan utang negara terhadap ekspor, telah melewati ambang batas.

“Utang kita dibanding PDB masih sekitar 27,6 persen, tapi kalau dibanding dengan ekspor posisinya 39 persen. Itu harusnya maksimum 20 persen, tapi kita sudah 39 persen. Artinya hasil ekspor kita belum bisa membiayai utang,” kata dia di Jakarta, Kamis (23/11).

Karena dari sektor ekspor tidak mencukupi untuk pembiayaan utang, lanjut Candra, pemerintah terpaksa mengalihkan penerimaan perpajakan untuk mengamankan hal itu. Imbasnya pemerintah melakukan pengetatan atau menguber potensi pajak hingga baik masyarakat secara umum paupun pengusaha mengalami tekanan yang luarbiasa.

Disinyalir tekanan pajak telah membuat daya beli masyarakat makin terpuruk dan sektor ril seperti perdagangan ritel mengalami gulung tikar.

“Ekspor kita tidak cukup membiayai utang, akhirnya kita membiayai utang dengan pajak, padahal harusnya pajak digunakan untuk layanan dasar publik,” pungkas dia.
Dadangsah Dapunta

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Dadangsah Dapunta