Jakarta, Aktual.com – Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy berpendapat Pemprov DKI Jakarta perlu memperbaiki perencanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas penganggaran.
Penggunaan sistem input anggaran melalui e-budgeting, menurut dia, bukan cara untuk menyelesaikan akar dari permasalahan penyusunan anggaran di Jakarta.
“Bukan sekedar bikin e-budgeting untuk anggaran lalu beres,” ucap Noorsy seperti menyindir sistem yang dibangga-banggakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu, kepada Aktual.com, di Tebet, Rabu (2/9).
Ditegaskan dia, rendahnya serapan anggaran DKI di tahun lalu dan tahun 2015 sekarang, merupakan bentuk dari gagalnya perencanaan pembangunan.
“Jika di DKI Jakarta yang dekat dengan pemerintah pusat saja perencanaan anggarannya bermasalah, apalagi di daerah,” ucap lulusan Fakultas Hukum UI itu,
Diketahui, rilis Kementerian Keuangan menyebutkan Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi nomor satu yang penyerapan anggaran belanjanya terendah se-Indonesia di 2015. Disusul Provinsi Jawa Barat.
Sekretaris Daerah DKI Saefullah beralasan lambannya penyerapan anggaran DKI tahun ini karena APBD 2015 di DKI baru disahkan bulan Mei. “Daerah lain dari Januari,” kata Saefullah, (25/8) lalu.
Lanjut dia, telatnya pengesahan APBD berbanding lurus dengan masih rendahnya pemasukan daerah. Hingga Semester II 2015, kata dia, realisasi penerimaan pajak daerah DKI baru mencapai Rp36 triliun, atau baru 36 persen dari target.
Artikel ini ditulis oleh:
